Putusan MKD DPR: Nafa Urbach Terbukti Langgar Kode Etik, Harus Hati-Hati Berpendapat

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penonaktifan politisi dan pencopotan mereka dari keanggotaan partai.

Nafa Urbach dan Eko Patrio terbukti langgar etik, dengan nonaktif 3 bulan.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

Sidang Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan penting bagi sejumlah anggota dewan. Kasus ini menjadi pengingat krusial agar semua pihak dewasa berpolitik di era digital.

Ahmad Sahroni, anggota DPR fraksi Nasdem menyatakan menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sahroni dinyatakan melanggar etik

MKD menilai, Sahroni seharusnya menanggapi kritik publik dengan pemilihan kalimat yang bijak dan penggunan kata-kata yang baik.

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Menurut MKD DPR, Ahmad Sahroni dinilai menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

MKD menyoroti rekaman video parodi sound horeg yang dibuat Eko Hendro Purnomo, beberapa hari setelah ramainya kritikan.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Kenali profil anggota DPR Beniyanto, perolehan suara, dan jabatan pentingnya di Partai Golkar.

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani Prasetyo menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Rabu, 7 Mei 2025.

Hal itu diucapkan Adang dalam sidang pelanggaran kode etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menegaskan aparat penegak hukum di Kepulauan Riau telah melakukan penyesuaian atas Implementasi KUHP KUHAP Baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus mendorong reformasi dan penanganan TPPO.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Dalam keputusan MKD DPR, Surya Utama alias Uya Kuya akhirnya kembali aktif sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengadakan sidang untuk membacakan putusan mengenai anggota DPR nonaktif pada hari ini, Rabu (5/11).