MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen

Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.

Fadel menilai MKD terlalu cepat memutuskan memanggil Bamsoet untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik.

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet

Anggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menepis kabar menyebut sejumlah pimpinan fraksi sepakat mengembalikan sistem pemilihan presiden kembali dipilih MPR.

Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.

Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

MKD berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu atau Nafa Urbach untuk menghina atau melecehkan siapapun.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Kenali profil anggota DPR Beniyanto, perolehan suara, dan jabatan pentingnya di Partai Golkar.

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menegaskan aparat penegak hukum di Kepulauan Riau telah melakukan penyesuaian atas Implementasi KUHP KUHAP Baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus mendorong reformasi dan penanganan TPPO.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Nafa Urbach dan Eko Patrio terbukti langgar etik, dengan nonaktif 3 bulan.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Dalam keputusan MKD DPR, Surya Utama alias Uya Kuya akhirnya kembali aktif sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

MKD menilai, Sahroni seharusnya menanggapi kritik publik dengan pemilihan kalimat yang bijak dan penggunan kata-kata yang baik.