Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Anak Tak Lagi Diberikan Lewat Gadget

PP Tunas resmi berlaku 28 Maret 2026, menekankan fondasi iman dan etika sebagai kunci utama akses digital anak. Regulasi ini melindungi anak di bawah 16 tahun dari risiko media sosial.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

Anggota Komisi X DPR RI mendesak instansi pendidikan untuk menyinkronkan kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun, krusial untuk literasi digital dan membentengi siswa dari dampak negatif algoritma.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik Peraturan Menkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur Pembatasan Gawai Anak di bawah 16 tahun, bertujuan membentuk kebiasaan baik dan mencegah kecanduan.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

PP TUNAS sebagai langkah penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat, terutama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif medsos.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti urgensi Pengawasan Anak Gim Online dan media sosial guna mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan, sekaligus menekankan peran pola asuh orang tua.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam memperkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan, menyikapi tantangan kekerasan yang marak terjadi dan pentingnya ketahanan keluarga.

Menurutnya, setiap kasus kekerasan seksual wajib diproses melalui mekanisme hukum dan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Pihaknya menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Arifah menegaskan, tidak ada maksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

NU memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga bangsa, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Presiden Prabowo mengaku terkejut melihat besarnya kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun dan mengalir ke luar negeri.

Presiden Prabowo menyebut lemahnya rupiah dipicu aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dan praktik under invoicing yang merugikan negara.

Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, mengatakan pelaku sempat kabur ke wilayah Tangerang usai diburu polisi. Akan tetapi, dikarenakan merasa tak aman.

Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, menyebut pelaku sudah mengakui dan menyesali perbuatannya.