Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa akses pangan terjangkau berperan vital dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga mendukung stabilitas pasokan nasional.

Meski begitu, Airlangga belum dapat merinci besaran anggaran yang disiapkan lantaran kebijakan tersebut karena masih dalam tahap finalisasi.

Penyaluran bansos tambahan itu pada Oktober dan Desember.

Pemerintah membuka peluang bantuan tersebut kembali diperpanjang hingga Desember 2025 apabila realisasi anggaran belum optimal.

Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Guna mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun.

Setidaknya ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras.

Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.

Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Presiden Prabowo Subianto siap menandatangani kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS setelah penyusunan draf perjanjian rampung, menandai babak baru hubungan dagang kedua negara.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemberian relaksasi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk korban terdampak bencan

Menko Perekonomian Airlangga artarto menyampaikan usulan pada tanggal 29-31 dilakukan skema work from anywhere (WFA).

Pertumbuhan ini menunjukkan akselerasi kuat dalam penggunaan layanan pembayaran digital seiring perluasan akses teknologi.

Konferensi pers deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Menurut agenda resmi, Albanese dijadwalkan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (15/5).