Airlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu

Meski begitu, Airlangga belum dapat merinci besaran anggaran yang disiapkan lantaran kebijakan tersebut karena masih dalam tahap finalisasi.

Pemerintah membuka peluang bantuan tersebut kembali diperpanjang hingga Desember 2025 apabila realisasi anggaran belum optimal.

Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Guna mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun.

Setidaknya ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras.

Menko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.

Dari pertemuan bersama Singapura tersebut, juga turut dibahas soal penguatan rantai pasok (supply chain).

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.