Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia beralasan anggaran untuk program bansos yang disalurkan Jokowi di tahun politik ini berasal dari Kementerian Sosial.
"Kalau anggaran terlibat ya pasti terlibat, kan anggaran pos di situ," kata Airlangga kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Cek quick count di sini:
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral.
Bansos dinilai telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan.
Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos.
Ia juga mengaku tidak rela pembagian Bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.
Cek quick count di sini:
"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," ujarnya.
Dia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Menurut Aria, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.
Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp8 juta per 1 hektare lahan pertanian.
Sementara itu untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp122 juta, Rp180 juta hingga Rp200 juta.
"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah bansos diberikan," kata Aria.
