Mengulik Polemik Pakaian Bekas Impor

Pemerintah menegaskan impor pakaian bekas ilegal atau thrifting sangat merugikan pasar dalam negeri.

Arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang masuknya pakaian bekas impor menjadi perhatian khusus Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY.

Menteri Maman berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

Kunjungan Menteri UMKM ke Pasar Senen membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan pedagang thrifting mengenai keberlanjutan usaha pakaian bekas impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman berupaya menemukan formulasi terbaik untuk Pedagang Baju Thrifting, menyeimbangkan kepentingan ekonomi mereka dengan regulasi impor ilegal.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan proses substitusi pedagang thrifting ke produk UMKM lokal akan bertahap. Namun, larangan impor barang bekas tetap menjadi prioritas pemerintah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik thrifting ilegal yang dinilai merugikan industri tekstil dan UMKM dalam negeri, serta mengancam keberlangsungan pekerja.

Prabowo sudah memerintahkan Menkeu Purbaya dan Mendag Budi untuk menutup keran impor untuk baju bekas atau thrifting

Wamendag Dyah Roro mengatakan, kalau soal itu pihaknya belum bisa berkomentar. Tetapi, yang jelas pemerintah lewat Kementerian UMKM.

Setiap langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Digital akan sejalan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek lokal untuk menggantikan pakaian bekas impor.

Aktivitas pedagang pakaian bekas setelah laranagn impor pakaian bekas di Pasar Seenen, Jakarta, Rabu (05/11/2025).

Ia menjelaskan, SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang.

Penyitaan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan ada truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit.

Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa produk-produk yang dapat diproduksi dalam negeri sebaiknya tidak perlu diimpor.

Baju Bekas Impor: Tetap Diburu Masyarakat, Meski Dilarang Pemerintah

Inisiatif ini mencerminkan kekuatan discovery commerce, melalui integrasi konten, LIVE, dan kolaborasi dengan kreator.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan revisi aturan e-commerce untuk mengatasi keluhan pedagang kecil, memperkuat perlindungan produk lokal, dan meningkatkan ekosistem perdagangan digital yang adil.

Kemendag revisi Permendag E-commerce, pastikan tak tumpang tindih dengan regulasi UMKM. Fokus perlindungan produk lokal, UMKM, dan atasi biaya admin e-commerce yang memberatkan.

Pemerintah menguatkan regulasi ekspor melalui Permendag 12/2026, yang mencakup pembekuan izin usaha demi melindungi kepentingan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Produk fesyen dan aksesori Indonesia berhasil mencatat potensi transaksi fantastis senilai Rp17 miliar, memperkuat posisi ekspor fesyen Indonesia ke Jepang di pasar global.