VIDEO: Cak Imin Buka-bukaan Probowo Perintahkan Purbaya Tutup Keran Impor Baju Bekas

Arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang masuknya pakaian bekas impor menjadi perhatian khusus Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY.

Kunjungan Menteri UMKM ke Pasar Senen membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan pedagang thrifting mengenai keberlanjutan usaha pakaian bekas impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman berupaya menemukan formulasi terbaik untuk Pedagang Baju Thrifting, menyeimbangkan kepentingan ekonomi mereka dengan regulasi impor ilegal.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan proses substitusi pedagang thrifting ke produk UMKM lokal akan bertahap. Namun, larangan impor barang bekas tetap menjadi prioritas pemerintah.

Wamendag Dyah Roro mengatakan, kalau soal itu pihaknya belum bisa berkomentar. Tetapi, yang jelas pemerintah lewat Kementerian UMKM.

Sesuai dengan Permendag, pemerintah menolak untuk berkompromi mengenai impor barang bekas, seperti pakaian bekas.

Pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek lokal untuk menggantikan pakaian bekas impor.

Menteri Maman mengatakan, pedagang barang impor bekas harus dialihkan menjadi menjual barang lokal.

Menkeu Purbaya menjelaskan penjual yang akan ditangkap pertama kali ialah yang memprotes kebijakan pemerintah

“Kami memberikan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono.

Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi di Istana Bogor pada Jumat sore, 3 Januari 2025

Teten Masduki menyoroti masih maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasaran.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tetap bakal menolak legalisasi penjualan baju bekas alias thrifting, meskipun para pedagangnya mau membayar pajak dari barang jualan

Setiap langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Digital akan sejalan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Adian ingin mengajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiskusi membahas masalah thrifting

Menurut Adian, kehadiran pedagang pakaian bekas karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya.

Menurutnya, produk China justru membunuh UMKM, karena masuk hampir 80 persen pasar di Indonesia.

Rifai bahkan membongkar, satu kontainer baju ilegal yang masuk, harus membayar Rp500 juta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan untuk menindak impor pakaian bekas ilegal. Kebijakan ini termasuk larangan thrifting dan denda bagi pelanggar, demi mendorong UMKM lokal.