Mendagri Tito Desak Kepala Daerah Segera Kirim Data agar Bantuan dan Huntap Bisa Dipercepat

Tito menegaskan, percepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan huntap.

Tito menekankan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan.

Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat.

atgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Sumatra segera rampungkan data perumahan permanen bagi korban banjir, demi percepatan pembangunan hunian layak.

Tito mengingatkan pemerintah daerah agar aktif melakukan pendataan di lapangan dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

Satgas PRR telah memasuki tahap Realisasi Huntap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat dari pemda untuk mempercepat proses ini.

Sehingga, untuk total rumah terdampak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 90.066. Data ini berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address.

Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Tomsi menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Suatra kini memasuki fase pemulihan.

Renduk menjadi pedoman utama dalam proses menuju pemulihan permanen pascabencana.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memulai pembangunan 49 unit hunian tetap di Aceh Barat bagi warga terdampak bencana, menjanjikan solusi perumahan yang aman dan layak.

Pekerja lokal di Bireuen terus mempercepat Pembangunan Huntap Bireuen bagi korban bencana hidrometeorologi. Ribuan unit ditargetkan selesai pertengahan bulan ini.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyerahkan 120 unit huntap Tapanuli Selatan kepada korban bencana hidrometeorologi, menandai penanganan tercepat di wilayah tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Qodari mengapresiasi peran aktif Polri dalam pembangunan hunian tetap bagi korban banjir Aceh Tamiang. Upaya ini menjadi bagian penting dari rehabilitasi pascabencana. Simak detail lengkapnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bergerak cepat membangun 104 unit hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di Aceh Utara, ditargetkan selesai sebelum Ramadhan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi memulai pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, ditargetkan selesai awal 2026, menegaskan komitmen negara dalam pemulihan.