Satgas PRR Percepat Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatera

Pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan.

Progres penyaluran ini terlihat dari gelontoran dana bantuan perbaikan rumah yang meningkat di setiap pekan untuk percepatan perbaikan rumah penyintas.

Tito menegaskan, percepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan huntap.

Tito Karnavian menyatakan strategi percepatan pembangunan huntara dan huntap merupakan langkah untuk memberikan hunian layak kepada penyintas bencana.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Lahan HGU menjadi salah satu opsi bagi penyediaan huntap dengan skema komunal, jika pemerintah daerah setempat kesulitan menyediakan lahan pembangunan huntap.

Satgas PRR menargetkan seluruh fasilitas penunjang, termasuk air bersih dan aktivasi listrik, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pemerintah pusat terus menggenjot percepatan Pembangunan Huntap Bencana Sumatera bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, memastikan mereka segera memiliki hunian layak dan permanen.

Tito meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.

atgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Pemerintah Kabupaten Sigi mendesak kepala desa proaktif mendata warga yang belum menerima Bantuan Gempa Sigi, memastikan semua terdampak akan mendapatkan tenda dan hunian sementara.

Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, total huntap yang telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 357 unit.

BNPB mempercepat proses pembangunan 103 hunian tetap di Desa Dolok Nauli, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi bagi penyintas bencana.

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Tito menekankan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.