Mencengangkan! Mimika Masih Butuh 29.157 Unit Rumah Layak Huni, Ini Upaya Pemkab dan Tantangannya

Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi defisit 29.157 unit Rumah Layak Huni. Simak bagaimana Pemkab Mimika berupaya memenuhi kebutuhan mendesak ini di tengah keterbatasan anggaran dan harapan masyarakat.

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menghadapi tantangan besar dalam penyediaan perumahan yang layak bagi warganya. Data terbaru menunjukkan bahwa daerah ini masih sangat membutuhkan sebanyak 29.157 unit rumah sehat dan layak huni. Kebutuhan mendesak ini terutama ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok masyarakat kurang mampu lainnya yang tersebar di 18 distrik.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, pada Minggu (05/10) di Timika, menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan kesenjangan signifikan. Kebutuhan akan rumah layak huni di Mimika tersebar luas, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir pantai, hingga pinggiran dan pusat Kota Timika.

Untuk mengatasi defisit ini, Pemerintah Kabupaten Mimika telah berupaya keras melalui berbagai program pembangunan. Meskipun demikian, dengan keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Mimika tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perumahan sehat dan layak huni secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.

Kesenjangan Besar Kebutuhan Rumah Layak Huni di Mimika

Kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Mimika masih sangat tinggi, mencapai puluhan ribu unit. Angka 29.157 unit ini menjadi prioritas bagi DPKPP Mimika untuk memastikan seluruh warga mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Wilayah penyebaran kebutuhan ini sangat luas, mencakup daerah-daerah terpencil hingga perkotaan.

Abriyanti Nuhuyanan secara spesifik menyatakan, "Kebutuhan rumah sehat dan layak huni masih sangat banyak di Mimika." Pernyataan ini menggarisbawahi skala masalah yang dihadapi pemerintah daerah. Upaya pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2024 baru mencapai lebih dari 2.100 unit, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan pembangunan 209 unit rumah lagi untuk OAP dan warga kurang mampu. Anggaran untuk proyek ini berasal dari APBD Mimika dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun, dengan jumlah kebutuhan yang mencapai puluhan ribu, sumber pendanaan daerah saja tidak akan cukup untuk menutup kesenjangan ini.

Strategi Pemkab Mimika Penuhi Kebutuhan Rumah Warga

Menyadari keterbatasan anggaran, Pemkab Mimika aktif mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan perumahan layak huni. Salah satu langkah strategis yang sedang diupayakan adalah pengajuan proposal ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Usulan ini mencakup program peningkatan kualitas (renovasi) dan pembangunan rumah baru, yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2026.

Rumah bantuan yang dibangun oleh Pemkab Mimika dirancang dengan spesifikasi tipe 45, yang mencakup dua kamar tidur, satu ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Desain konstruksi rumah disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Untuk kawasan pegunungan dan pesisir pantai, rumah panggung dengan konstruksi kayu menjadi pilihan utama, sementara di sekitar Kota Timika menggunakan konstruksi beton.

Aspek biaya pembangunan rumah layak huni ini bervariasi secara signifikan. Anggaran per unit di sekitar Kota Timika mencapai Rp450 juta. Untuk wilayah pesisir pantai, biayanya lebih tinggi, yakni Rp650 juta. Sementara itu, pembangunan di wilayah pegunungan bisa mencapai Rp1 miliar per unit, dikarenakan seluruh material bangunan harus diangkut menggunakan transportasi udara yang mahal.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Mimika juga melengkapi setiap rumah dengan fasilitas penunjang penting. Fasilitas ini mencakup sarana air bersih berupa sumur bor lengkap dengan dinamo, serta penyambungan listrik dengan daya 900 KVA. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak hanya layak secara struktural, tetapi juga fungsional dan nyaman bagi penghuninya.

Tantangan dan Harapan Masyarakat Akan Program Perumahan

Dukungan terhadap program pembangunan rumah layak huni ini datang dari berbagai elemen masyarakat. Max Edward Jikwa, tokoh masyarakat Kampung Tunas Matoa Kwamki Narama, menyambut baik kebijakan Pemkab Mimika. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati perumahan yang layak.

"Supaya masyarakat di gunung, di pesisir pantai dan di pinggiran kota bisa mendapatkan perumahan yang layak. Keluhan dari masyarakat selama ini hanya soal tempat tinggal saja, supaya mereka bisa tidur dengan aman, nyaman dan damai baru bisa cari makan," tutur Max, menyoroti pentingnya tempat tinggal yang layak sebagai dasar kehidupan yang stabil.

Namun, harapan ini juga diiringi dengan beberapa catatan kritis. Johni Jikwa, tokoh pemuda Kwamki Narama, berharap Pemkab Mimika dapat memberikan perhatian yang adil dan merata kepada semua warga yang belum memiliki fasilitas rumah sehat dan layak huni. Ia juga menyoroti adanya rumah bantuan yang tidak ditempati setelah dibangun.

"Kami lihat tahun-tahun sebelumnya banyak rumah dibangun pemda tapi hingga sekarang tidak ditempati, sampai rumput-rumput tumbuh tinggi. Kami sangat menyesal karena masih ada banyak warga yang belum punya rumah dan sangat menginginkan mendapatkan bantuan perumahan," ujar Johni. Kritik ini menjadi masukan penting bagi Pemkab Mimika untuk mengevaluasi efektivitas dan pemerataan program di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews