Maju Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir di PDIP

Mereka kompak menggunakan kemeja putih serta memakai peci warna hitam.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) membuka pendaftaran bakal calon (Bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut

Kesamaan visi itu didapatkan setelah Edy melakukan pembicaraan dengan Hasto selama dua jam.

PDIP menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Edy yang berstatus petahana bakal bersaing dengan menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Edy yang berstatus petahana diperkirakan bakal diusung oleh PDIP dan PKS untuk bersaing dengan Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Edy mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut 2024.

Edy mengatakan dirinya tak memiliki persiapan khusus untuk mengikuti fit and proper test.

Semua incumbent dan tokoh penting Sumut dirangkul oleh PDIP

Kini Bobby Nasution mengambil formulir pendaftaran calon gubernur (cagub) untuk Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.

Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengakui jika dirinya melirik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

Yance Aswin, Kuasa Hukum pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Edy-Hasan) menyebut banyak kecurangan dalam Pilkada Sumut

Dalam materi gugatan yang disampaikan BW, disebutkan proses pilkada yang terjadi di Sumut seperti momen pilpres.

Kalangan warganet menilai, paras hingga perawakan sang jenderal begitu mirip dengan eks Pangkostrad Edy Rahmayadi.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi mendadak mendapat kabar tak terduga di hari pemungutan suara.

Edy menjelaskan wakilnya dalam kontestasi Pilkada Sumut itu tak sempat mengurus pindah domisili ke Kota Medan.

Dua Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (sumut) terlibat aksi saling sindir saat debat terbuka.

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.