Edy Rahmayadi Akui Lirik PDIP untuk Maju di Pilkada Sumut 2024

Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menilai Eddy Santana tidak mengikuti putusan partai yang telah mengusung Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati.

Edy yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala didukung enam partai politik yakni PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh, dan PKN.

Mereka kompak menggunakan kemeja putih serta memakai peci warna hitam.

PDIP dikabarkan mengusung kader Partai Gerindra Eddy Santana Putra sebagai bakal calon gubernur Sumsel.

Kesamaan visi itu didapatkan setelah Edy melakukan pembicaraan dengan Hasto selama dua jam.

Edy Ramayadi mengatakan, dia optimis memenangkan Pilgub Sumut melawan menantu Presiden Joko Widodo itu.

PDIP menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Edy yang berstatus petahana bakal bersaing dengan menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Edy yang berstatus petahana diperkirakan bakal diusung oleh PDIP dan PKS untuk bersaing dengan Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Edy mengatakan kedatangannya ke PKB sebagai bentuk optimistisme melawan Bobby di Pilgub Sumut.

Dia juga memastikan tidak ada perjanjian politik yang diajukan PKB.

Edy mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut 2024.

Yance Aswin, Kuasa Hukum pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Edy-Hasan) menyebut banyak kecurangan dalam Pilkada Sumut

Dalam materi gugatan yang disampaikan BW, disebutkan proses pilkada yang terjadi di Sumut seperti momen pilpres.

Kalangan warganet menilai, paras hingga perawakan sang jenderal begitu mirip dengan eks Pangkostrad Edy Rahmayadi.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi mendadak mendapat kabar tak terduga di hari pemungutan suara.

Edy menjelaskan wakilnya dalam kontestasi Pilkada Sumut itu tak sempat mengurus pindah domisili ke Kota Medan.

Dua Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (sumut) terlibat aksi saling sindir saat debat terbuka.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.