PDIP Rangkul Eddy-Ijeck, Siapkan Banyak Jurus Lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Dalam kontestasi Pilgub Sumut, ada dua pasangan calon bakal bertarung, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dan Bobby Nasution - Surya

Edy disebut bakal menjadi lawan sepadan bagi Bobby Nasution yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Edy yang berstatus petahana bakal bersaing dengan menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Puan menegaskan, hingga saat ini PDIP belum memberikan keputusan terkait siapa yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara.

Edy mengatakan kedatangannya ke PKB sebagai bentuk optimistisme melawan Bobby di Pilgub Sumut.

Edy mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut 2024.

Bobby Nasution datang ke Markas DPP PKB untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Utara pada Pilkada 2024.

Bobby telah mengumumkan bergabung sebagai kader Partai Gerindra.

Menurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.

Djarot menyebut perlu sosok yang mampu menangani permasalahan mendesak.

PAN sudah memberikan dari jauh hari kepada Bobby Nasution untuk maju di Medan.

Gerindra tengah mempertimbangkan nama Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.