PDIP Rangkul Eddy-Ijeck, Siapkan Banyak Jurus Lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Dalam kontestasi Pilgub Sumut, ada dua pasangan calon bakal bertarung, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dan Bobby Nasution - Surya

Edy disebut bakal menjadi lawan sepadan bagi Bobby Nasution yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Edy yang berstatus petahana bakal bersaing dengan menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Puan menegaskan, hingga saat ini PDIP belum memberikan keputusan terkait siapa yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara.

Edy mengatakan kedatangannya ke PKB sebagai bentuk optimistisme melawan Bobby di Pilgub Sumut.

Edy mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut 2024.

Bobby Nasution datang ke Markas DPP PKB untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Utara pada Pilkada 2024.

Bobby telah mengumumkan bergabung sebagai kader Partai Gerindra.

Menurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.

Djarot menyebut perlu sosok yang mampu menangani permasalahan mendesak.

PAN sudah memberikan dari jauh hari kepada Bobby Nasution untuk maju di Medan.

Gerindra tengah mempertimbangkan nama Bobby Nasution di Pilgub Sumut

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.