Langkah yang mesti dilakukan menurutnya adalah menegakkan aturan hukum dengan benar.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan berfokus mewujudkan keadilan di Indonesia. Langkah yang mesti dilakukan menurutnya adalah menegakkan aturan hukum dengan benar.
"Di mulai dari penegak hukumnya. Itu saja. Kalau mau diurai itu panjang, satu kuliah nggak cukup. Pokoknya dimulai dari penengak hukumnya. Karena hukum itu ada tiga,” tutur Mahfud di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Banten, Rabu (13/12).
"Satu, sistem aturannya. Dua, sistem penegakkannya. Tiga, sistem budayanya. Nah kita dari penegakannya, kalau aturannya sudah benar," sambungnya.
Mahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Hal itu pun berdasarkan sejarah kehidupan manusia di dunia.
"Kalau negara tidak adil, bubar. Sewenang-wenang, bubar," jelas dia.
Jika sampai pada kondisi disorientasi, lanjutnya, maka akan terjadi ketidakpercayaan yang jika dibiarkan dapat menimbulkan pembangkangan masyarakat.
merdeka.com
Mahfud kampanye di Banten.
Menurut Mahfud, sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu dibacakan Majelis Kehormatan Hakim dalam persidangan di ruang sidang gedung Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
Besaran kerugian negara yang ditimbulkan berhubungan dengan besaran hukuman.
Baca Selengkapnya
Salah satu yang tampak nyata adalah produksi beras di berbagai negara mengalami penurunan.
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Baca Selengkapnya
Penyidik perlu melakukan penahanan karena khawatir keduanya akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti lain.
Baca Selengkapnya
Mahfud menekankan bahwa kecintaan kepada negara adalah bagian dari iman
Baca Selengkapnya
Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai M Adil bersalah melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp19 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi