Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

<br>Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal


Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

Masyarakat sudah berusaha mendapatkan izin secara resmi.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, jika Indonesia telah terjadi kemunduran. Hal ini disampaikan saat menghadiri wisuda Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai secara daring.

Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

"Kenapa di Indonesia itu terjadi kemunduran di banyak hal, misalnya investasi tidak maskimal, pembangunan ekonomi tidak maksimal," kata Mahfud, Sabtu (6/1).


"Karena salah satunya itu di Indonesia terlalu banyak ketidakpastian hukum," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, masyarakat sudah berusaha mendapatkan izin secara resmi. Namun, yang terjadi malah lama dan bertele-tele.


"Orang sudah berusaha, mendapat izin resmi misalnya itu bertele-tele lama sekali, harus lewat sekian jam. Ada juga yang harus menyuap kepada pejabat-pejabat, sehingga terkadang orang sudah mendapat surat resmi untuk sebuah investasi," jelasnya.

Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

"Kadang kala belum pasti juga dapat, karena terkadang oleh pejabat lain diberikan kepada orang lain untuk objek yang sama dan tempat yang sama," sambungnya.

Kemudian, ada juga di dalam pengalaman, lanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.


"Ditampung oleh satu kantor, tiba-tiba kantor itu bekerja sama dengan orang lain di tengah masyarakat agar mendirikan perusahaan sendiri, bekerja sama dengan pejabat itu. Lalu dia yang mengambil proyek-proyek pemerintah, itu adalah salah satu bentuk korupsi yang terjadi di dalam proses pemerintahan kita. Itu harus diakui itu terjadi," ungkapnya.

Cawapres nomor urut tiga ini pun menyebut, pembangunan nasional saat ini mengalami berbagai tantangan. Selain itu, pembangunan hukum di Indonesia masih memerlukan perbaikan di berbagai sektor.


"Baik sektor peraturan perundang-undangannya yaitu sektor regulasi maupunn implementasinya, juga birokrasi penegakan hukumnya. Birokrasi pelaksanaan aturan-aturannya, itu yang menjadi masalah kita sekarang ini," sebutnya.

Mahfud menegaskan, apabila hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan baik dan benar. Maka separuh masalah bangsa akan tuntas.


"Kita punya masalah sangat besar, kalau hukum bisa ditegakkan, separuhunya selesai, yang lain-lainnya bisa terbagi ke dalam 10 masalah. Tapi 50 persennya tuh hukum yang lain itu 5 persen, 5 persen bahkan mungkin 1 persen," tegasnya.

"Misalnya sektor kebudayaan, sektor kepesawatan, sektor kelautan, sektor perindustrian, itu paling kecil-kecil masalahnya kalau masalah hukum itu sudah bisa diselesaikan, ditegakkan oleh negara ini," sambungnya.

Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

Menurut, terdapat dua dasar utama yang harus ada dalam kebijakan arah pembangunan hukum di Indonesia. Yang pertama, adanya kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.


"Saudara yang ada di daerah-daerah barangkali sering mendengar satu izin usaha sudah diberikan oleh bupati, sedang berjalan terjadi pergantian bupati, kalah bupati yang tadi memberi izin, muncul bupati baru lalu mengelaurkan izin baru terhadap objek yang sudah dikeluarkan kepada orang lain, itu terjadi terutama di area-area pertambangan," paparnya.

"Nah itu saudara yang menyebabkan negara kita itu tidak memberi kepastian hukum terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat," tambahnya.


Selanjutnya, harus adanya perlindungan hukum untuk masyarakat bawah atau masyarakat yang termarjinalkan.

"Nah, upaya untuk memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha dapat bermanfaat besar dalam dunia usaha terutama investasi. Pelaku usaha akan memahami hak maupun kewajiban saat akan memulai usaha dan aktivitas usaha, dengan begitu segala kegiatan yang dilakukan diharapkan tidak menyalahi aturan hukum yang dtetapkan," ucapnya.


"Kemudian akan tercipta sikap berbisnis yang akan berjalan seara adil tanpa terganggu, tanpa khawatir merasa dibatalkan di tengah jalan. Nah ini yang banyak terjadi," pungkasnya.

Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi
Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi

“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan

Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Mahfud, Jawaban Membumi dengan Visi yang Menginspirasi
PDIP: Mahfud, Jawaban Membumi dengan Visi yang Menginspirasi

Kemampuan Mahfud dalam bidang hukum menjadi ujung tombak berjalannya perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud Terkesan Jenderal Bintang 3 TNI AU di Kemenko Polhukam Sampai Sebut Utang Lunas, Ini Sosoknya
Mahfud Terkesan Jenderal Bintang 3 TNI AU di Kemenko Polhukam Sampai Sebut Utang Lunas, Ini Sosoknya

Hari ini, Mahfud menyampaikan pidato perpisahan pada jajarannya di Kemenko Polhukam

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sindir Bahlil soal Belum Ada Investor Masuk IKN: Cari Terus, Mas Bahlil
Mahfud Sindir Bahlil soal Belum Ada Investor Masuk IKN: Cari Terus, Mas Bahlil

Baru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.

Baca Selengkapnya
Dialog Bersama Warga NTT, Mahfud Akui Pembangunan Belum Merata
Dialog Bersama Warga NTT, Mahfud Akui Pembangunan Belum Merata

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 80 persennya disumbang oleh wilayah barat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Kalau Korupsi Tambang Diberantas, Setiap Rakyat Bisa Dapat Rp20 Juta per Bulan
Mahfud: Kalau Korupsi Tambang Diberantas, Setiap Rakyat Bisa Dapat Rp20 Juta per Bulan

Mahfud MD mengatakan, setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan jika korupsi di sektor pertambangan diberantas.

Baca Selengkapnya
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya