VIDEO: Keras Mahfud Soal Pagar Laut "Aparat Dikencingi, Diinjak-Injak Bandit!"

Presiden Prabowo menyinggung soal negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun dijajah negara asing

Mahfud menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Menteri KKP mengatakan bersama lembaga lain bakal melakukan pembongkaran pagar laut kembali pada Rabu (22/1).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi, kasus pagar di laut Tangerang, Banten.

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

Mahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.

Bacawapres sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan menindak tegas anak buahnya yang ikut campur masalah politik.

Bakal Cawapres Mahfud MD mengatakan menyoroti lemahnya penegakan hukum.

Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

PLN terus berupaya memulihkan sistem kelistrikan agar pasokan listrik di Pulau Jawa dapat kembali normal.

Darmawan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer.

Adam Deni juga dikenakan pasal pengerusakan dan pemilikan senjata api

"Objek yang terbakar merupakan rumah milik mertuanya yang sudah diberikan untuk ditinggali bersama istrinya," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/6).

Langkah cepat diperlukan agar pola kenaikan harga sejumlah komoditas yang berulang dari tahun ke tahun dapat diantisipasi.

Dedi meyakini Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, melalui jajarannya bakal segera menangkap pelaku dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.