LIVE

Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan

Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.

harun masiku
Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan
Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan (merdeka.com)

Hakim tunggal yang menangani memeriksa berkas dibawa oleh KPK sebagai tandingan dari MAKI.

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggunakan topeng Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ICW menggelar aksi untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buron Harun Masiku sejak empat tahun lalu. Dalam aksinya, mereka memakai topeng pimpinan KPK mulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggunakan topeng Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ICW menggelar aksi untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buron Harun Masiku sejak empat tahun lalu. Dalam aksinya, mereka memakai topeng pimpinan KPK mulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak. © 2024 maverick


Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan

Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampirkan 14 bukti surat penyelidikan kasus korupsi Harun Masiku masih berjalan saat melawan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggunakan topeng Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ICW menggelar aksi untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buron Harun Masiku sejak empat tahun lalu. Dalam aksinya, mereka memakai topeng pimpinan KPK mulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggunakan topeng Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ICW menggelar aksi untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buron Harun Masiku sejak empat tahun lalu. Dalam aksinya, mereka memakai topeng pimpinan KPK mulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak. © 2024 maverick

Adapun dalam gugatan MAKI yakni ikhwal KPK yang dianggap telah menghentikan pengusutan kasus suap Harun pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024. Gugatan tersebut telah teregister dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN. Jkt. Sel oleh MAKI.


Saat proses persidangan, hakim tunggal yang menangani memeriksa berkas yang dibawa oleh KPK sebagai tandingan dari MAKI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut tim hukum Komisi Antirasuah itu hanya melampirkan 14 bukti kepada hakim yang dianggap pengusutan kasus Harun tetap berjalan.


"Ada 14 tetapi yang utama cuman 4 karena yang bukti 5 sampai terkahir itu hanya putus praperadilan di mana kami seiring berkelahi," ujar Boyamin usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri dengan telah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) pertengahan tahun 2023.

Namun semasa KPK dipegang oleh ketua sementara, Nawawi Pomalongo, kasus Harun tenggelam alias tidak ada kabar lagi soal pengusutannya.


"Ada sprindik baru tanggal 5 Mei 2023 ditandatangani oleh Firli waktu masih jadi ketua KPK. Dilengkapi surat perintah penyitaan, tapi yg disita alatnya apa aja saya enggak baca hanya perintah penyitaan terkait dengan pelakunya Harun Masiku," ungkap Boyamin.

"Terus surat perintah penangkapan terbaru tanggal 26 Oktober 2023. Ini juga berarti tidak ada surat perintah yang diendorse oleh Pak Nawawi Pomolangi setelah dia dilantik jadi ketua Sementara," sambung dia.


Dalam gugatan Boyamin meminta kepada hakim untuk penyidikan Harun Masiku dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024 dilimpahkan kepada Jaksa. Ia juga meminta agar kasus itu secara digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran Harun.

Ia juga menuding pihak KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dengan tidak melimpahkan berkas perkara penyidikan Harun Masiku dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Termohon.

Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kanada vs Qatar: Hattrick Spesial Jonathan David dan Kemenangan Bersejarah Kanada

{{caption}}
Kinerja Seskab Teddy di Mata Sahroni

{{caption}}
GTA 6 Buka Pre-order, Rockstar Games Simpan Detail Penting

{{caption}}
BGN Mulai Berbenah

{{caption}}
Swiss vs Bosnia dan Herzegovina: Super Sub Bernama Johan Manzambi

{{caption}}
Jual Beli SPPG, Satu Dapur Dibanderol hingga Rp 100 Juta

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Beri Amnesty buat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Bagaimana Nasib Harun Masiku?

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Harun Masiku
{{caption}}
Hasto Sebut KPK Tak Berwenang Tangani Kasusnya: Perkara Ini Tidak Rugikan Negara Minimal 1 Miliar

Dia menyatakan, dalam perkara yang menjeratnya tidak terpenuhi syarat kerugian negara minimal Rp1 miliar.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
PN Jaksel: Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gugur.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Hasto Mangkir Pemeriksaan karena Mau Ajukan Praperadilan Lagi, KPK: Alasan yang Tak Patut dan Wajar

KPK menilai alasan ketidakhadiran Hasto tidak dapat diterima karena ingin mengajukan praperadilan lagi.

KPK
{{caption}}
Hasto Dicecar Pertanyaan Soal Ini, KPK Tegaskan akan Kembali Memeriksa

KPK akan memanggil kembali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjalani pemeriksaan, terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

hasto diperiksa kpk
{{caption}}
Hasto Sempat Kirim Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan, KPK Tegas Menolak

KPK menolak surat permohonan penundaan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Alasan KPK Belum Tahan Hasto PDIP: Masih Butuh Pemeriksaan Saksi Lain

Nama saksi yang hingga kini belum memenuhi panggilan KPK antara lain Anggota DPR RI Fraksi PDIP Maria Lestari dan Saeful Bahri.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Periksa Istri Eks Kader PDIP Saeful Bahri, KPK Buka Opsi Sidik Perintangan Penyidikan Harun Masiku

Saeful Bahri merupakan terpidana atas pemberian suap PAW Caleg DPR RI 2019-2024. Harun Masiku buron dalam kasus ini.

Kasus Harun Masiku
{{caption}}
Kubu Hasto Kristiyanto: KPK Fokus Saja Cari Harun Masiku, Jangan Seolah-Olah Sekjen PDIP Menyembunyikan

Kubu Hasto menilai mulai dari buku hitam sampai handphone yang disita oleh KPK tidak ada kaitan dengan Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
KPK Pertimbangkan Pasal Perintangan Penyidikan di Kasus Harun Masiku, Hasto Jadi Target?

Hasto dan stafnya melayangkan protes keras karena ponselnya disita penyidik saat diperiksa menjadi saksi

Harun Masiku
{{caption}}
MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang

"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"

Harun Masiku
{{caption}}
Hakim Tolak Gugatan MAKI soal Sidang In Absentia Harun Masiku

Penolakan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal, Abu Hanifah dalam sidang putusan praperadilan MAKI melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harun Masiku
{{caption}}
Terungkap, Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut Sejak 2020

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

berita update
{{caption}}
PDIP Tegaskan Hasto Masih Sekjen Meski Sudah Divonis 3,5 Tahun Penjara

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

berita update
{{caption}}
PDIP Kritik Vonis Hasto: Kalau Mau Fair Tangkap Harun Masiku

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

harun masiku
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto soal Vonis 3,5 Tahun Bui: Kepala Saya Tegak Lawan Ketidakadilan!

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

berita update
{{caption}}
Ekspresi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Ketok Palu Vonis Perkara Suap Harun Masiku

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

berita update
{{caption}}
Faktor-Faktor yang Memberatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Selama Sidang Perkara Suap

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

berita update
{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Program MBG

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

berita update
{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

fuad hasan masyhur
{{caption}}
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

jemaah haji
{{caption}}
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

berita update
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas