MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang
"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
harun masiku
MAKI menyoroti kasus Harun Masuki yang jalan di tempat meski pimpinan KPK telah berganti
MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang
Masyarakat Koalisi Anti Korupsi (MAKI) mengkritisi penanganan kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Harun Masiku, tidak kunjung ada perkembangan pada era pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Padahal di satu sisi, pengungkapan kasus Harun sempat jadi prioritas KPK setelah pergantian ketua dari Firli Bahuri.
- Penjelasan Ketua KPK soal HP Hasto Disita Penyidik saat Diperiksa terkait Harun Masiku
- Wakil Ketua KPK Soal Perburuan Harun Masiku: Mudah-mudahan Dalam Satu Minggu Tertangkap!
- Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik
- Moeldoko Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat
- Ganjar Salat Idulfitri Ditemani Istri dan Anak di Sleman
- FOTO: Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Genggam Berkas untuk Barang Bukti Terkait Wawancara di TV
"Kalau tak kita ramaikan terus lama-lama akan lupa, pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada, yang di tandatangani segala hal berkaitan penangkapan, pengejaran, atau penyitaan itu masih di tandatangani pak Firli malah," kata koordinator MAKI, Boyamin Saiman di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Kasus Harun yang jalan ditempat selama kurang lebih 6 tahun dikhawatirkannya akan lolos. Terlebih lagi kasus tersebut memiliki batas waktu hingga 12 tahun.
Boyamin pun berinisiatif untuk menggugat lembaga antirasuah itu yang tidak kunjung mengungkapkan kasus agar segera menyelidiki dan digelar secara in absentia.
Disaat yang bersamaan dalam gugatannya, MAKI ingin mengaudit kinerja KPK yang belakangan dianggap bobrok.
"Jadi ini sebenernya sarana mengaudit kinerja dari KPK di hadapan hakim, hakim yang jadi wasit," jelasnya.
Boyamin juga menyoroti tidak ada bukti sama sekali mengenai pengusutan kasus Harun.
Baik bukti dokumen hingga penyitaan hanya ada sewaktu era Firli Bahuri dan telah di tandatangani, bukan di Nawawi.
Ia bahkan ragu akan pengejaran Harun yang dilakukan oleh penyidik KPK mulai dari Malaysia hingga Filipina
"Red notice segala macam belum kita akses, lalu tak ada buktinya (anggota KPK mencari Harun ke luar negeri) di Pengadilan, katanya mengaku mengejar ke Filipina, ke Malaysia," beber dia.
"Saya sementara ini mohon maaf tak percaya KPK melakukan sesuatu dengan serius, opini saya hanya omong doang untuk konsumsi publik bahwa seakan-akan bekerja," pungkasnya.
