Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mengingikan agar koordinasi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong tanpa dukungan data dan fakta valid.
"Hanya karena babak belur di Pilkada, petinggi PDIP mengajukan usulan tersebut. Usulan tanpa dukungan data dan fakta itu sudah seharusnya segera kita lupakan. Itu datang dari orang panik. Harus kita lupakan karena sudah menjurus fitnah," kata Agus, Sabtu (30/11).
Agus menjabarkan data. Hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 mencatat 73,1 persen warga memberi penilaian positif kepada Polri. Ini survei pasca-Pilpres dan Pileg yang katanya diwarnai ketidaknetralan polisi.
"Mohon diingat juga angka ini naik 1,5 persen dibandingkan survei sebelumnya pada Desember 2023 yang 71,6 persen. Kesimpulannya Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga. Jadi aneh sekali PDIP ujug-ujug mengusulkan hal tersebut," ucap Agus.
Sebelumnya diberitakan, PDIP mendorong agar Polri dapat dikembalikan lagi di bawah naungan TNI atau Kemendagri. ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga berharap agar tugas Bhayangkara nantinya dapat diubah di meja DPR RI. Di mana nantinya tugas baru yang diemban oleh Kepolisian hanya sebatas mengatur lalu lintas saja bahkan berpatroli di perumahan.
