Kritik Keras Bobby Nasution ke Binjai dan Deli Serdang: Program Jangan Berhenti di Seremonial
Meski Pemprov Sumut telah berkomitmen melunasi utang dana bagi hasil kepada daerah, program kesehatan prioritas tersebut dinilai tidak terlaksana dengan baik.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, meluapkan kekecewaannya terhadap progres cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Meski Pemprov Sumut telah berkomitmen melunasi utang dana bagi hasil kepada daerah, program kesehatan prioritas tersebut dinilai tidak terlaksana dengan baik.
"Bolehlah kecewa sama sedih sedikit ini, Deli Serdang ini. Kami coba bayarkan full utang kami sejak 2023, tapi tolong program prioritas yang menjadi kesepakatan dilaksanakan juga," ujar Bobby, dilihat dari akun Instagram-nya, Kamis (15/1).
Bobby menyoroti Pemkab Deli Serdang sebagai penerima dana bagi hasil terbesar karena jumlah penduduknya yang tinggi setelah Kota Medan. Namun, kenyataannya masyarakat Deli Serdang masih kesulitan berobat hanya karena masalah administratif KTP yang belum masuk kategori UHC prioritas.
Kritik Pedas
Kritik pedas juga diarahkan ke Kota Binjai. Bobby menyayangkan adanya proses launching UHC yang terkesan terburu-buru namun tidak bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan.
"Nyatanya di sini launching, tapi di lapangan tidak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC prioritas. Ini sangat saya sayangkan," tegasnya.
Komitmen Dua Daerah
Ia bahkan membandingkan komitmen kedua daerah tersebut dengan wilayah yang sedang terkena bencana dan Kabupaten Nias yang dinilai masih memiliki komitmen kesehatan yang jauh lebih baik.
"Masa komitmennya kalah dengan daerah yang terkena bencana. Apalagi, mohon maaf ini, Nias saja komitmennya masih oke sampai dengan hari ini," tambah Bobby.
Berdasarkan data, saat ini masih terdapat 11 dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang belum masuk kategori UHC.
Bobby menegaskan bahwa kesehatan adalah urusan wajib yang harus dijadikan prioritas di tengah keterbatasan keuangan masing-masing daerah demi kebaikan masyarakat Sumut.