KPK Pamerkan Lima Buronan Korupsi Belum Ketangkap, Berikut Daftarnya

KPK mengungkapkan lima koruptor masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron

KPK yakin Harun yang sudah empat tahun lamanya jadi perburuan, tidak mungkin tidak ada orang yang menyokong.

Setyo mengatakan bahwa belum tertangkapnya Harun Masiku sampai saat ini merupakan utang yang harus dilunasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi eks politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Temuan tersebut, kata Nawawi, merupakan wujud dari upaya KPK dalam mencari Harun Masiku.

Alex mendorong upaya yang dilakukan penyidik agar segera menyeret Harun Masiku ke publik.

"Enggak ada, sama sekali enggak ada," kata Alexander Marwata.

Sejauh ini, Alex menegaskan KPK tidak tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku.

Hingga saat ini pun tim penyidik KPK, kata Ali masih terus mendalami lebih jauh soal keberadaan Harun.

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

KPK baru meneken surat penangkapan padahal Harun Masiku sudah menghilang sejak 2020.

Boyamin menilai pengumuman dari Firli soal surat penangkapan Harun hanya upaya untuk mengalihkan isu kasus pemerasan SYL.

Padahal, ia saat ini tengah dicari-cari oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), beberapa hari lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad