KPK OTT Bupati Pati Sudewo, ini Reaksi Wagub Jateng Taj Yasin

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan sebelum OTT yang dilakukan, pihaknya sudah melalui pencegahan, memantau, dan mendekati sejumlah wilayah.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memastikan optimalisasi pelayanan publik pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menimpa Bupati, menunjuk Hendri Praja sebagai Plt Bupati.

Penunjukan Plt merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jawa Tengah tanpa perlu menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dalam Penanganan Banjir Pekalongan dengan mengirimkan alat berat untuk meninggikan tanggul sungai, merespons aduan warga terkait banjir berkepanjangan.

Polresta Pati memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memfasilitasi pemeriksaan saksi-saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pati, menegaskan sinergi penegakan hukum.

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Bupati Pati Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan kasus jual beli jabatan. Sudewo terjaring bersama tujuh orang lainnya.

Bupati Pati Sudewo diminta agar menjalankan aktivitas pemerintahannya. Hal itu supaya pemerintahan dan proses pelayanan publik berjalan baik.

Taj Yasin menggantikan Bupati Pati Sudewo lantaran berhalangan hadir karena sakit.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Ada angka berbeda terhadap masing-masing jabatan diperjualbelikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Dua kepala daerah yang dicokok berasal dari wilayah berbeda, namun memiliki benang merah yang sama, dugaan korupsi yang mengakar dalam tata kelola pemerintahan

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.