KPK Bakal Cek Dugaan Laporan Fiktif Program MBG
KPK sudah menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku program MBG.
Selain banyaknya kasus keracunan dan dapur yang tidak punya standar higenis, program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Belakangan ditemukan adanya dugaan laporan keuangan fiktif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersuara. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya akan mengecek temuan itu terlebih dahulu.
"Kami cek dulu laporannya," kata Budi keapada awak media di Jakarta saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2025).
Budi mengakui, KPK sudah menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku program MBG. Dalam audiensi tersebut, lanjut Budi, pimpinan KPK berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program MBG sesuai dengan tugas fungsi KPK.
"Caranya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat pencegahan koordinasi supervisi maupun penindakan. Artinya jika ada hal-hal yang barangkali bisa kita mitigasi di awalannya dugaan-dugaan yang nanti bisa berdampak pada penurunan kualitas dari MBG itu, bisa kita lakukan pencegahan di awal, supaya delivery produknya, makanan bergizi gratis itu bisa betul-betul kita jaga kualitasnya," jelas Budi.
Dalam keterangan terpisah, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan dana Rp10 miliar digelontorkan untuk setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) rawan digelapkan lewat selisih harga bahan baku hingga laporan keuangan fiktif.
"Ayo sudah beli barang baku jelek. Nanti kamu saya kasih selisihnya. Mereka terdengar sudah ada ekspektasinya kalau bisa dapat Rp20 juta tiap bulan tambahan. Nah itu kita bilang tergoda. Karena apa? Karena dia akan mengorbankan kualitas bahan pangan," kata Tigor saat menjadi nara sumber dalam acara bertema pangan di Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025.
Selain lewat bahan baku yang tidak berkualitas, Tigor menyebut, kecurangan juga bisa dilakukan dari laporan keuangan fiktif dari SPPG. Karenanya, demi mencegah hal itu, BGN menggunakan virtual account (VA) yang bertujuan melacak semua transaksi.
"Kami atasi dengan VA, virtual account. Itu kayak satu dapur dikasih hanya satu ATM. ATM ini boleh diambil uangnya oleh dua orang. Itu kita itu sebenarnya memasang jangkar supaya jangan dikorupsi. Sebenarnya itu. Rp10 miliar kan per dapur," kata Tigor menandasi.