Ketua KPK Buka-bukaan 'Pelototi' Program Makan Bergizi Gratis: Anggarannya Besar, Potensi Fraud-nya Pasti Ada

Hal ini disampaikan Setyo saat pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa KPK akan mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Hal ini disampaikan Setyo saat pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo.

Setyo menyoroti potensi kecurangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. Selain potensi kecurangan, Setyo memfokuskan penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penentuan lokasi SPPG yang strategis untuk menjaga kelayakan konsumsi yang akan diberikan kepada penerima manfaat.

Kajian KPK Pemberian Susu dan Biskuit Tak Efektif

Setyo juga mengamati pemberian susu gratis dalam MBG. Menurut kajian KPK, pada program pemerintah sebelumnya, pemberian susu dan biskuit tidak efektif dalam penurunan angka stunting.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," kata Setyo dalam keterangannya, Jumat (7/3).

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. "Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas dia.

Selain menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, Setyo juga mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. "Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata Setyo.

"Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," imbuh Setyo.

BGN Libatkan KPK untuk Pastikan Anggaran Tepat Guna

Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, lalu adanya kemungkinan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun pada triwulan ketiga, sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan pelaksaan program yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, kerjasama antara KPK dan BGN berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan.

Artikel ini ditulis reporter magang program Kemendikbud: Fitry Faadhilah