Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir program prioritas Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi.

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menegaskan, program makan siang gratis akan diterapkan dengan mengacu pada semua aturan dan kebijakan yang ada.


Pernyataan ini menjawab kekhawatiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai program prioritas Prabowo-Gibran yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi.

"Itu kan adalah program prioritas, tentunya program makan siang gratis ini akan dilakukan dengan mengacu kepada semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada," ujar Rosan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut Rosan, program makan siang gratis ini dapat dirasakan asas manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama ibu hamil dan anak sekolah yang jumlahnya mencapai 80 juta orang.

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya akan mempelajari secara rinci program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi
Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

"Kita lihat dulu detailnya kayak apa, baru kita lihat kira-kira di mana ada potensi yang kita cegah korupsinya," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Pahala menjelaskan, sampai saat ini KPK masih menerka soal mekanisme pendistribusian makan siang gratis. 

Menurutnya, pengadaan distribusi makan siang gratis akan sulit dilakukan dengan melihat jumlah penerima manfaat dan luas wilayah.

Pahala menjelaskan, sampai saat ini KPK masih menerka soal mekanisme pendistribusian makan siang gratis. 

"Tidak terbayang bagaimana idealnya, di level mana, kabupaten apa provinsi, belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu," 

ujar Pahala, dikutip dari Antara.

merdeka.com

Meski belum mengetahui detail mekanisme pendistribusian program makan siang gratis, KPK akan menyasar pola pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan.

Dia pun mengkhawatirkan potensi munculnya celah korupsi dengan modus memainkan harga dan kualitas barang.

"Kasus (pengadaan) seperti itu banyak, kita baca dulu ya metode pendistribusian-nya, kalau anggaran kita tidak pusing mau diambil dari mana terserah, itu wewenang pemerintah," ucap Pahala.

KPK mendorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran menggunakan layanan digital dalam pengadaan barang dan jasa, agar lebih transparan dan efisien. 

Kubu Prabowo Jawab Kekhawatiran KPK Program Makan Siang Gratis Buka Cela Korupsi

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengidentifikasi penerima manfaat program makan siang gratis tersebut.

Jangan asal memilih orang baru, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar eh kualitasnya tidak benar di lapangan," papar Pahala.

Pahala pun memastikan, dalam waktu dekat KPK akan berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait pengawasan pelaksanaan program makan siang gratis.

"Dari saya ini saja, saya akan bicara dengan Pak Suharso," ucapnya.

Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Menangkan Pilkada 2024, Cak Imin Tegaskan PKB Terbuka Koalisi dengan Siapa saja
Menangkan Pilkada 2024, Cak Imin Tegaskan PKB Terbuka Koalisi dengan Siapa saja

Cak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Di Depan KPK, Bambang Pacul Ungkap Trimedya Menangis Gagal Masuk DPR
Di Depan KPK, Bambang Pacul Ungkap Trimedya Menangis Gagal Masuk DPR

Dari 54 orang, 21 anggota komisi III gagal kembali masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'

Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik

Baca Selengkapnya
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL

Duit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)

Baca Selengkapnya
Keluar Gedung KPK, Hasto Mengaku 4 Jam Diperiksa Belum Masuk Pokok Perkara
Keluar Gedung KPK, Hasto Mengaku 4 Jam Diperiksa Belum Masuk Pokok Perkara

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menyinggung lamanya proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Baca Selengkapnya