Ketua DPD Soroti Gaya Kepemimpinan Bupati Pati yang Dikecam Warga

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Kasus Wali Kota Prabumulih dan Bupati Pati menyoroti pentingnya Etika Pejabat Publik. Pelajaran berharga tentang bahaya penyalahgunaan relasi kuasa di era digital.

Sosiolog Unram menyoroti pentingnya etika tokoh publik dalam berbicara di tengah kondisi sosial yang rapuh.

Puan meminta maaf dan akan evaluasi perbaikan kinerja anggota DPR.

MUI Imbau DPR RI agar tidak menyinggung masyarakat di tengah kesulitan ekonomi. Mengapa imbauan ini muncul dan apa kaitannya dengan aspirasi rakyat?

Dasco menyatakan bahwa Prabowo telah memberikan peringatan yang jelas kepada semua kepala daerah Gerindra untukmenjaga sikap dan etika.

Wamendagri Bima mengingatkan, para kepala daerah mesti menjadi tauladan untuk masyarakat.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi para provokato

DPR telah menggelar rapat bersama Mendagri membahas perkembangan situasi di Pati.

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Sebuah video beredar luas di media sosial Instagram rimbaraya_jakarta dan menarik perhatian publik.

Bupati Pati, Sudewo, memberikan tanggapan terhadap tuntutan massa yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri.

Hemas mengungkapkan, tantangan yang dihadapi generasi penerus saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti pentingnya Kepemimpinan Berkarakter yang berlandaskan nilai budaya di tengah tantangan globalisasi dan teknologi, menekankan perlunya menjaga identitas bangsa.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kurban enam sapi di Bengkulu saat Idul Adha 1447 H, menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan penggunaan besek ramah lingkungan sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat.