Ketua DPD Soroti Gaya Kepemimpinan Bupati Pati yang Dikecam Warga

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Kasus Wali Kota Prabumulih dan Bupati Pati menyoroti pentingnya Etika Pejabat Publik. Pelajaran berharga tentang bahaya penyalahgunaan relasi kuasa di era digital.

Sosiolog Unram menyoroti pentingnya etika tokoh publik dalam berbicara di tengah kondisi sosial yang rapuh.

Puan meminta maaf dan akan evaluasi perbaikan kinerja anggota DPR.

MUI Imbau DPR RI agar tidak menyinggung masyarakat di tengah kesulitan ekonomi. Mengapa imbauan ini muncul dan apa kaitannya dengan aspirasi rakyat?

Dasco menyatakan bahwa Prabowo telah memberikan peringatan yang jelas kepada semua kepala daerah Gerindra untukmenjaga sikap dan etika.

Wamendagri Bima mengingatkan, para kepala daerah mesti menjadi tauladan untuk masyarakat.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi para provokato

DPR telah menggelar rapat bersama Mendagri membahas perkembangan situasi di Pati.

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Sebuah video beredar luas di media sosial Instagram rimbaraya_jakarta dan menarik perhatian publik.

Bupati Pati, Sudewo, memberikan tanggapan terhadap tuntutan massa yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Sumatra Economic Corridor untuk mengoptimalkan potensi Sumatra sebagai simpul perdagangan global dan mengatasi tantangan konektivitas di gerbang barat Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.