Tanggapan DPR soal Aksi Demo Dinilai Masih Normatif

Puan meminta maaf dan akan evaluasi perbaikan kinerja anggota DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya merespons gelombang unjuk rasa di depan Gedung Parlemen dan beberapa daerah. Puan meminta maaf dan akan evaluasi perbaikan kinerja anggota DPR.

"Kami minta maaf, kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa," ujar Puan usai mendatangi rumah duka Affan Kurniawan, pengemudia ojek online tewas terlindas rantis Brimob, Sabtu (30/8).

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri menilai respons Puan tersebut masih terbilang normatif. "Respons pimpinan DPR saya kira tidak cukup karena masih nampak normatif dan tidak jelas langkah nyata yang sedang dan akan dilakukan oleh DPR, terutama terkait dengan tuntutan publik yang sedang diusung saat ini," ujarnya, Minggu (31/8).

Aisah menambahkan aksi publik yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 semakin menegaskan kualitas anggota parlemen yang dianggap tidak menunjukkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggung jawab.

"Dari aksi publik kemarin (28 Agustus 2025) kita semakin melihat bagaimana kualitas anggota parlemen kita yang nampak tak memperlihatkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggungjawab," katanya.

Ia mengakui memang ada beberapa pimpinan DPR RI yang telah mengeluarkan pernyataan publik, termasuk permintaan maaf dan janji untuk berbenah diri. Namun menurutnya, langkah tersebut masih belum cukup.

Kelakuan Anggota DPR yang terlihat tak ada upaya cepat tanggap pun ikut jadi sorotan. "Di tengah aksi massa, tidak juga kita lihat ada anggota dewan yang membahas secara langsung secara cepat tanggap untuk membahas tuntutan rakyat, sebaliknya mereka justru menghindar datang dari gedung DPR. Bahkan, tersebar kabar jika anggota DPR akan melakukan kunjungan keluar negeri dengan sebagian agenda dilakukan mengandung unsur 'jalan-jalan' tanpa agenda penting. Miris sekali," tambahnya.

DPR Dinilai Tak Tegas pada Pelanggaran Etik

Kekecewaan publik semakin diperparah dengan sikap DPR yang tidak mengambil tindakan serius terhadap perilaku tak pantas sejumlah anggotanya.

"Tidak ada langkah serius yang tanggap dari DPR atas anggotanya yang melakukan tindakan tak elok, tak etis dan bahkan, tak terpuji. Misalnya, DPR tidak melakukan sidang etik atas anggotanya yang ‘joget-joget’ di gedung parlemen saat sidang yang seharusnya sakral atau tidak ada sidang etik ketika anggotanya menyebut rakyat tolol," kata Aisah.

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir DPR semakin memperlihatkan wajah asli yang jauh dari ekspektasi rakyat. Ia memperingatkan, bila tidak ada langkah nyata, kekecewaan masyarakat bisa berujung pada gelombang aksi yang lebih besar.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini nampak jelas bagaimana DPR memperlihatkan wajah aslinya yang jauh dari harapan publik. Jika tidak ada perubahan dan langkah nyata dari institusi DPR dan anggota-anggotanya, maka saya kira kekecewaan akan semakin membuncah dan aksi akan semakin masif," tegasnya.

Aisah menekankan pentingnya DPR segera berbenah dan mengambil langkah konkret agar tetap dipercaya sebagai representasi rakyat.

"Oleh karena itu, DPR harus memperlihatkan sikap serius dan sigap menghadapi publik dan merespon tuntutannya, agar masih dipandang sebagai representasi rakyat yang memang seharusnya," tuturnya.