Puan Maharani Sebut Indonesia Gelap & Bendera One Piece Bentuk Kritik dari Rakyat, Pejabat Harus Bijak Menanggapi
Simbol seperti bendera One Piece bukan sekadar gambar, melainkan menyimpan pesan, keresahan, dan harapan dari rakyat Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan perhatian terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah saat ini. Aspirasi masyarakat tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tagar Indonesia Gelap yang banyak beredar di media sosial, hingga simbol seperti pemasangan bendera One Piece di samping bendera Merah Putih.
Puan menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat harus memiliki ruang yang cukup untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat dan kritik. Saat ini, suara rakyat muncul dalam beragam bentuk yang kreatif, memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama media sosial sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat publik.
"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur aja dulu, sindiran tajam Indonesia Gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," jelasnya dalam Sidang Bersama Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).
Dia menambahkan bahwa fenomena ini mencerminkan cara rakyat mengekspresikan aspirasi dan keresahan mereka dengan bahasa yang sesuai dengan zaman. Menurutnya, bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat tersebut bukan sekadar kata-kata atau gambar.
Namun, di baliknya terdapat pesan, keresahan, dan harapan yang ingin disampaikan. "Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," pintanya.
Puan menekankan pentingnya agar kritik yang disampaikan oleh masyarakat tidak menjadi penghalang bagi persatuan.
"Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," tuturnya.
Dalam pandangannya, kritik seharusnya digunakan sebagai alat untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa.