Ada Negara Konoha dan One Piece di Pidato Ketua DPR Puan Maharani, Apa Maknanya?
Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan bersama DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Ketua DPR RI Puan Maharani turut mengomentari soal ramai di media sosial dan di tengah masyarakat terkait pengibaran bendera One Peace.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan bersama DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Sebelumnya, Puan lebih dulu mengatakan soal masyarakat yang harus memiliki ruang yang luas untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan kritik.
"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," kata Puan dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (15/8).
Maknanya
Puan mengungkapkan, kritik masyarakat saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya melalui media sosial.
"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," ungkapnya.
"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti 'kabur aja dulu', sindiran tajam 'Indonesia Gelap', lelucon politik 'negara Konoha', hingga simbol-simbol baru seperti 'bendera One Piece', dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," sambungnya.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat saat ini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.
"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami," jelasnya.
Kritik bukan Alat Picu Kekerasan
Puan menegaskan, kebijaksanaan tidak hanya menanggapi dan tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka.
"Kita semua berharap, apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama," tegasnya.
"Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," pungkasnya.