Politikus PDIP: Jangan Terlalu Bereaksi Berlebihan soal Bendera One Piece

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang bisa mencerminkan rasa kecewa atau sekadar tren budaya populer.

Politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi fenomena maraknya bendera dan mural bertema One Piece yang muncul di berbagai tempat di Indonesia.

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang bisa mencerminkan rasa kecewa atau sekadar tren budaya populer.

"Kita perlu merespons, menanggapi, tapi jangan terlalu berlebihan. Ini sifatnya temporer, tapi harus diwaspadai. Ini sifatnya ngetren, bisa ngetren kan gitu," ujar Aria Bima dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI di Loji Gandrung, kediaman Wali Kota Solo, pada Selasa (5/8) sore.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria menilai momen HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi waktu reflektif, untuk melihat perjalanan bangsa, situasi saat ini, serta arah masa depan.

"Ada yang merasa kemerdekaan sudah sangat dirasakan di usia yang ke 80 ini, ada yang mensyukuri dan ada yang tidak merasakan keadilan hukum, ada yang tidak merasakan keadilan, ada yang merasakan, apa sih bedanya merdeka dan tidak? Gek gek (jangan-jangan) lebih enak dijajah Belanda, kan boleh saja. Semuanya dianggap rakyat Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, apabila ada bentuk ekspresi seperti pengibaran bendera yang dirasa mengurangi rasa kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan kali ini, maka sebaiknya dihadapi dengan bijak. Ia mengimbau agar warga yang sudah melakukan aksi tersebut bisa mulai menghentikannya.

"Ya bagi yang sudah mengibarkan ya mulai dihentikan. Jangan kemudian dijadikan gerakan. Kalau ekspresi-ekspresi pribadi masih kita lihat sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau itu diorganisir, dijadikan sebagai suatu gerakan untuk menanggapi 80 tahun Indonesia ini dengan terlalu berlebihan, sehingga kita lupa mengucap syukur, ini harus ditindak," tegas Aria.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tidak semua bentuk ekspresi publik perlu direspons secara represif. Selama kritik atau sindiran dari masyarakat tidak bersifat destruktif, maka pemerintah sebaiknya bersikap proporsional.

"Nanti justru saat kita memperingati 80 tahun, yang terekspos adalah hal-hal yang tadi. Yang pernik-pernik yang mungkin hanya kekecewaan-kekecewaan masyarakat yang sebenarnya tidak ingin berniat jahat terhadap republik ini. Hanya menyampaikan ekspresi, tolong dong aku perhatikan dong, tolong dong 80 tahun aku lebih dilihat hal-hal yang menyangkut masalah kesejahteraan," katanya.