Kemnaker Lantik DPP APKI Periode 2023-2026
Kepengurusan baru APKI ini merupakan tindaklanjut dari Munas V APKI pada September 2023.
Kepengurusan baru APKI ini merupakan tindaklanjut dari Munas V APKI pada September 2023.
Pengurus APKI yang baru dilantik diharapkan dapat seoptimal mungkin berkonstribusi bagi Kemnaker dalam menyusun, mengembangkan, mengevaluasi kebijakan, regulasi, serta program kegiatan instansi Pembina yakni Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker.
"Karena itu, sangat penting bagi APKI untuk selalu bersinergi dan kolaborasi dengan instansi pembina tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh mitra baik nasional dan internasional," kata Haiyani di Jakarta, Kamis (2/11/2023) lalu.
Haiyani mengatakan, APKI sebagai organisasi yang menaungi para Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu Ditjen Binwasnaker dan K3 selaku instansi pembina dalam mencapai salah satu dari 9 Lompatan Kemnaker, yakni Reformasi Pengawasan Ketenagakerjan. Oleh karena itu, ia meminta APKI untuk belajar dan berkembang menjadi organisasi profesi yang profesional, kuat, mandiri, berdedikasi serta menjadi wadah komunikasi dan memiliki tujuan mewujudkan Pengawas Ketenagakerjaan yang andal, cerdas, kompeten, berintegritas, serta unggul agar menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis.
Menurut Haiyani, agar DPP APKI dapat mencapai arah tersebut, maka DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan.
"Pesan saya, maksimalkan organisasi ini dan terus lakukan peningkatan kapasitas pengawas dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," katanya.
Kepengurusan baru APKI ini merupakan tindaklanjut dari Munas V APKI pada September 2023. Dalam Munas tersebut, Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna, terpilih sebagai Ketua Umum APKI Periode 2023 sampai dengan 2026.
"Sekali lagi kami berharap APKI dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi serta sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat, baik antara DPP APKI dengan DPK dan DPD maupun stakeholder lainnya," ujarnya.
Jenis irigasi yang saat ini dikembangkan Kementan adalah irigasi perpompaan dan perpipaan.
Baca SelengkapnyaPejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim diberi pemaparan materi terkait pencegahan korupsi dari KPK.
Baca SelengkapnyaKementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca SelengkapnyaPerusahaan ini jadi Reasuransi pertama di Indonesia yang mendapatkan penetapan program kepatuhan persaingan usaha dari KPPU.
Baca SelengkapnyaAdapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.
Baca SelengkapnyaProgram tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca SelengkapnyaSemua prosedur yang dilakukan penyidik KPK, mulai dari penyelidikan hingga penangkapan, diklaim telah sesuai aturan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Kementerian Perdagangan dalam mengawal program pemerintah tak lepas dari tangan dingin Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri.
Baca Selengkapnya