LIVE

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.

dkj
Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ
Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ (merdeka.com)

Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Budi Awaluddin mengatakan, warga tak perlu secara masif mencetak ulang e-KTP usai Jakarta berubah nama menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Hal itu disarankan Budi mengingat ketersediaan blangko e-KTP yang terbatas. Maka dari itu, pencetakan ulang ini dilakukan jika warga melakukan layanan ke Dukcapil.

"Enggak harus ganti. Diganti pada saat update data saja atau saat melakukan pelayanan karena disesuaikan dengan ketersediaan blanko KTP yang masih terbatas," ujar Budi ketika dikonfirmasi, Senin (18/9).

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Budi melanjutkan, ia memprediksi sebanyak delapan juta warga yang akan mencetak ulang e-KTP. Hal tersebut sesuai dengan data penduduk wajib KTP.

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

"Pengadaan blangko menjadi kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kami masih menunggu surat dari Ditjen Dukcapil terkait hibah penyedian blangko untuk DKI Jakarta akibat dari perubahan status Kota Jakarta," jelas Budi.

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

"Kebutuhan blangko pertahun kami di 900 sampai 1,2 juta per tahun. Karena perubahan status kota Jakarta yang baru, perlu perubahan redaksional ini lah karenanya ada peningkatan kebutuhan blangko," sambung Budi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Budi Awaluddin mengungkapkan, seluruh warga Jakarta harus mencetak ulang e-KTPnya pada 2024 mendatang.

Sebab, lanjut Budi, Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Maka dari itu, Budi menyebut bahwa pihaknya membutuhkan sekitar 8 juta blangko e-KTP.

"Oleh karena itu, Dirjen Dukcapil akan bersurat ke Pj Gubernur terkait blangko KTP untuk melakukan hibah sebanyak 3 juta keping untuk kesiapan 2024. Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat," kata Budi saat pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2023, dikutip dari laman DPRD pada Senin (18/9).

Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Budi pun berharap Komisi A DPRD bisa menyetujui anggaran tinta untuk melakukan pencetakan e-KTP massal yang akan dilakukan setelah Rancangan Undang-undang (RUU) DKJ disahkan.


Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ
Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

"Di saat blangko sudah bisa tersedia, jangan sampai pengadaan toner tinta tidak diupgrade. Nanti tahun 2024 kami akan mengajukan toner untuk membackup blangko kami," tambah Budi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

{{caption}}
KPK Senggol Jabatan Ketum Partai, PAN: Jangan Ikut Atur Urusan Parpol

{{caption}}
35 Anggota Satpol PP DKI Jakarta Meninggal Dalam Setahun, Ini Penyebabnya

Topik Terkait
{{caption}}
Disdukcapil Kota Jambi Pastikan Stok Blanko KTP-el Aman untuk Sebulan ke Depan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi menjamin ketersediaan stok blanko KTP-el aman hingga satu bulan mendatang, memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar bagi warga.

Disdukcapil Kota Jambi
{{caption}}
Ada DPT Tambahan dan Khusus, KPU DKI Wanti-Wanti Warga Non KTP Jakarta Maksa Ikut Nyoblos

Pencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta

Pilkada 2024
{{caption}}
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP

Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP

e-KTP
{{caption}}
8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres

"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta

KTP Jakarta
{{caption}}
Catat! 35 Ribu Warga KTP Jaksel Tapi Tak Tinggal di Jakarta NIK-nya Segera Dihapus

Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari

ktp domisili
{{caption}}
Warga Jakarta Bakal Cek Ulang e-KTP Setelah DKI Berubah Nama jadi DKJ

Setidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.

e-KTP
{{caption}}
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024

Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.

e-KTP
{{caption}}
DKJ Soroti Urgensi Penguatan Kelembagaan Ekosistem Film Jakarta Menuju Kota Sinema

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekosistem film Jakarta demi kebijakan komprehensif dan visi Jakarta Kota Sinema yang berkelanjutan.

bina warga sinema
{{caption}}
DKJ Soroti Tantangan Jakarta Kota Global: Menjaga Identitas Lokal di Tengah Ambisi Dunia

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar Pidato Kebudayaan 2025, menyoroti ambisi Jakarta Kota Global dan tantangan menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.

afrizal malna
{{caption}}
Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Siapkan 15 Raperda Baru Atur Kewenangan Jadi Daerah Khusus

Pemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.

berita update
{{caption}}
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

berita update
{{caption}}
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

baleg dpr
{{caption}}
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

baleg dpr
{{caption}}
Wamendagri: Bukan Denda, e-KTP Hilang Diusulkan Kena Biaya Cetak Ulang

Bima menjelaskan, penerbitan e-KTP untuk pertama kali tidak dipungut biaya alias gratis.

e-ktp
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Pemkab Agam Perluas Kolaborasi, Permudah Layanan Adminduk Agam bagi Warga Baru Lahir

Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah penerbitan Layanan Adminduk Agam, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga bagi bayi yang baru lahir, menjamin warga langsung membawa dokumen saat pulang.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Gratis, Warga Jakarta Urus e-KTP Kini Bisa Jumat Sore hingga Malam Hari

Layanan ini untuk mempermudah pelajar maupun pekerja untuk urus e-KTP.

berita update
{{caption}}
Pemkab Maluku Tengah Hadirkan Mesin Cetak E-KTP Banda, Permudah Akses Warga Kepulauan

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kini menyediakan Mesin Cetak E-KTP Banda untuk memangkas birokrasi dan biaya, memastikan pelayanan administrasi kependudukan lebih efisien bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Pemkab Jayawijaya Perketat Pintu Masuk, Wujudkan Stabilitas Keamanan dan Kontrol Penduduk

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperketat pintu masuk daerah baik udara maupun darat. Kebijakan pengetatan pintu masuk Jayawijaya ini bertujuan mewujudkan stabilitas keamanan dan mengontrol identitas penduduk, serta menekan aktivitas ilegal.

e-ktp