LIVE

8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres

"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta

ktp jakarta
8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres
8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres (merdeka.com)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memastikan telah menyiapkan 8,3 juta blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi warga Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


"Blangko KTP untuk warga Jakarta sudah aman. Jumlah ada 8,3 juta," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota Jakarta, dikutip Kamis (18/7).

Adapun sebanyak 8,3 juta penduduk Jakarta harus mengganti KTP imbas adanya pergantian nomenklatur Jakarta dari Daerah Khusus Indonesia (DKI) ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ) usai ibu kota pindah ke IKN, Kalimantan.


Menurut Budi, penggantian KTP dari DKI ke DKJ masih menunggu diterbitkannya keputusan presiden (keppres) sebagai tanda resmi pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo dari Jakarta ke IKN.

"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujarnya.

Budi bilang, proses penggantian KTP penduduk Jakarta ini bakal dilakukan secara bertahap. Sementara itu, KTP warga yang lama secara otomatis juga akan dinonaktifkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut keputusan presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai.

Jokowi menyebut keppres tersebut bisa saja diteken Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.


"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Jokowi menyampaikan dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat," jelasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ngos-ngosan Dapat Rp150 Ribu, Driver Ojol Menanti Janji Potongan 8 Persen

{{caption}}
Prajurit TNI Diduga Cabuli Bocah SD di Konawe Selatan, Kabur Saat Diperiksa

{{caption}}
Ibadah Haji dan Obat Penunda Haid, Ini yang Perlu Dipahami Jemaah Perempuan

{{caption}}
Bandung Ricuh: Gerombolan Pakaian Hitam Ditangkap, Bawa Molotov

{{caption}}
Kerusuhan Hari Buruh di Bandung, Polisi Bubarkan Massa Ricuh Berpakaian Hitam

{{caption}}
Fenomena Awan Pelangi Hiasi Langit Jonggol, Warna-warni Memikat Warga

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Pindah ke IKN Paling Lambat 2029, Setelah Kantor Eksekutif-Legislatif-Yudikatif Selesai

Istana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.

Prabowo
{{caption}}
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DKJ
{{caption}}
Menkum Supratman Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota

residen akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Supratman Andi Agtas
{{caption}}
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Sebelum Pensiun, Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN

Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.

Jokowi
{{caption}}
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Jokowi
{{caption}}
Terungkap Alasan Jokowi Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Pratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.

Jokowi
{{caption}}
Heru Budi soal Keppres IKN: Mungkin Terbit Setelah 17 Agustus

Heru Budi belum dapat memastikan kapan Keppres perpindahan ibu kota akan dikeluarkan Jokowi.

Heru Budi Hartono
{{caption}}
Mensesneg Diminta Rampungkan Keppres IKN Sebelum Pelantikan Prabowo dan Gibran

Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Moeldoko
{{caption}}
Jokowi soal Keppres IKN: Bisa Saya Tandatangani, Bisa Juga Prabowo

Status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.

Jokowi
{{caption}}
Jokowi Teken RUU DKJ, Jakarta Resmi Tidak Lagi jadi Ibu Kota?

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

RUU DKJ
{{caption}}
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

IKN
{{caption}}
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Pencatutan KTP untuk Mendukung Dharma-Kun

“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri

dharma pongrekun
{{caption}}
Polisi Mulai Selidiki Kasus Dugaan Pencatutan KTP untuk Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta

Penyelidikan dilakukan usai menerima laporan polisi (LP) seorang warga Jakarta Pusat

dharma pongrekun
{{caption}}
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

cak imin
{{caption}}
Stok Blangko KTP Elektronik Bengkulu Aman Hingga Idul Fitri, Layanan Dukcapil Tetap Optimal

Pemerintah Kota Bengkulu memastikan stok blangko KTP elektronik cukup hingga perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Layanan administrasi kependudukan, termasuk program Six in One, tetap berjalan lancar bahkan saat libur panjang untuk memenuhi kebutuhan masyara

administrasi kependudukan
{{caption}}
Pemkot Bengkulu Pastikan Pelayanan Adminduk Tetap Buka Selama Libur Imlek 2026

Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tetap membuka pelayanan adminduk dan program Six in One selama libur panjang Imlek 2026, memastikan kemudahan bagi masyarakat mengurus dokumen penting.

blangko ktp
{{caption}}
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP

Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP

blangko ktp