Dharma Pongrekun

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Dharma meminta agar tidak ada pandemi di Jakarta. Ia berharap Pramono dapat memperjuangan rakyat untuk menolak vaksin

Dharma prihatin jika rakyat dibebani pajak tapi nasibnya tak diperhatikan oleh negara

Komjen Dharma Pongrekun pesan kepada Pram dan Rano Karno untuk Jakarta

Dharma menyampaikan, ada rekayasa yang akan dimainkan dalam waktu dekat.

Eks Sekretaris Kabinet ini juga sudah mendapatkan ucapan selamat secara langsung dari Ridwan Kamil maupun Dharma Pongrekun.

Ia menilai beberapa program andalan RK dan Dharma Pongrekun ada pada dasarnya memiliki kesamaan dengan yang ia tawarkan.

Dharma-Kun menolak tanda tangan hasil rapat pleno penghitungan suara lantaran minimnya partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada tersebut.

Posisi ketiga ditempati pasangan nomor urut 2 Dharma-Kun dengan total suara sebanyak 459.229 suara atau sebesar 10,53 persen

Berikut cerita Jenderal Dharma Pongrekun ngaku 'oon' saat pertama kali nyoblos.

Dharma menilai perolehan suara itu dinilainya sebagai sebuah kemenangan bagi warga Jakarta yang menginginkan rasa aman bagi keluarganya.

Pada hasil hitung cepat sementara, Dharma-Kun tembus 10 persen.

Dharma Pongrekun sempat ditegur pihak TPS lantaran memberikan keterangan kepada awak media saat melakukan pencoblosan.

Dharma mengaku bersyukur bisa terlibat dalam menyalurkan hak suara.

Menurut hasil survei Indikator, sejumlah warga Jakarta mengetahui sosialisasi program ketiga paslon itu dari berbagai sumber media.

Dharma mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Polda Metro Jaya ini sangat baik.

Dharma menyebut setiap masyarakat yang hadir dalam Kampanye Akbar nanti merupakan tamu besar baginya.

Dharma juga mengaku, kunci utamanya dalam mewujudkan Pilkada Damai Jakarta 2024 adalah melalui doa.

Untuk di Jakarta sendiri, menjadi daerah yang menjadi sorotan. Terlebih, dinantinya gagasan para paslon setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.

PWNU Jakarta merasa perlu memiliki data yang komprehensif berkenaan dan di seputar peristiwa penting Pemilihan Kepala Daerah ini.