Sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Tapak Gajah, Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menangani masalah itu.
"Ya saya telah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi singkat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/12).
Sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Tapak Gajah, Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Dalam sebulan terakhir, hampir seribu orang warga Rohingya datang ke Indonesia.
Hingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu. Pantai di Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang yang menjadi tempat mereka bersandar.
Dari penyelidikan polisi, para pengungsi itu membawa kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh.
Polisi mendesak, Badan PBB yang mengurus pengungsi itu bertanggung jawab karena membiarkan warga Rohingya kabur dari kamp pengungsian Cox's Bazar. Apalagi, ditemukan fakta, mereka kabur dengan membayar kapal yang diketahui berasal dari Bangladesh.
Sikap warga Aceh kini berubah. Mereka terang-terangan menolak gelombang warga Rohingya yang tiba. Salah satu alasan yang terungkap adalah perilaku warga Rohingya yang meresahkan.
Selain tidak memiliki tempat penampungan, warga Aceh juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma setempat yang berlaku. Banyak juga pengungsi sebelumnya yang kabur dari lokasi penampungan dan membuat onar, berkonflik dengan warga setempat.
Pemerintah diminta bersikap tegas dengan mengusir para pengungsi.
Asal Usul dan Sejarah Etnis Rohingya
Etnis Rohingya awalnya bermula dari lokasi bernama Rakhine, yang merupakan sebuah negara bagian yang terletak di barat Myanmar dan berbatasan langsung dengan Teluk Benggala (Bay of Bengal).
Rakhine yang tepat berada di seberang Benggala, India menjadi pusat perdagangan karena lokasinya yang strategis dan dilalui sebagai pintu masuk ke Myanmar.
Rohingya berasal dari kata 'Rohai' atau 'Roshangee' yang berarti penduduk muslim Rohang atau Roshang, sebutan untuk daerah setempat sebelum dinamai Arakan, lalu menjadi Rakhine. Etnis Rohingya memang dikenal sebagai kelompok yang memiliki identitas khas karena orang-orang Rohingya merupakan hasil percampuran dari berbagai suku dan etnis seperti Arab, Turk, Persian, Afghan, Bengali, Portuguese, Moors, dan masih banyak lagi.
Etnis muslim Rohingya tergolong kalangan minoritas karena memiliki bahasa dan budaya sendiri, apalagi jika dibandingkan dengan warga Myanmar yang hampir 90 persen beragama Buddha.
Di wilayah tersebut, selama bertahun-tahun kekerasan berulang kali terjadi antara warga mayoritas dengan masyarakat kalangan muslim Rohingya.
Etnis ini seringkali menghadapi diskriminasi yang tidak kunjung usai, bahkan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.
Fenomena tersebut memuncak ketika pemerintah Myanmar resmi menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya, mengacu pada UU Kewarganegaraan Burma 1982. Sejak saat itu, warga Rohingya disebut-sebut sebagai 'manusia tanpa negara'.
Pasukan pemerintah Brima juga mengusir paksa ribuan etnis muslim Rohingya.
Pada tahun 2012, Rakhine menjadi sorotan dunia setelah terjadi bentrok berdarah kedua kelompok yang menewaskan lebih dari 200 orang. Sementara 140.000 warga lainnya terpaksa mengungsi.
Penyerangan ke tiga pos perbatasan pada 9 Oktober 2016 lalu memicu dilaksanakannya operasi militer di Rakhine, tepatnya di wilayah yang menjadi permukiman warga muslim Rohingya.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan penyalahgunaan wewenang oleh militer. Mereka dikabarkan melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah serta gedung.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Mengacu pada laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional karena Indonesia bukan bagian dari Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.
Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi meskipun kedatangan mereka ke Indonesia hanya transit dan bersifat ilegal.
Dalam Konvensi Internasional dikenal prinsip non-refoulement di mana negara dilarang menolak atau mengembalikan para pengungsi. Prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, melindungi serta melayani para pengungsi dan melarang untuk menolak kedatangan mereka, meskipun bukan sebagai pihak pada Konvensi Pengungsi 1967.
Di Indonesia, penanganan pengungsi dan pencari suaka mengikuti pedoman berdasarkan Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan.
Selama ini, Indonesia juga telah berkoordinasi dengan International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR untuk menangani persoalan pengungsi dan imigran.
Juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kejadian semacam ini akan terus berulang selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu masalah Rohingya di Myanmar.
Terkait arus arus pengungsi yang saat ini terjadi lagi, pemerintah Indonesia meminta negara-negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 untuk menunjukkan tanggung jawab lebih.
merdeka.com
Amran hadir sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ad-Interim sejak 27 November 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Agus Subiyanto dipilih Jokowi menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2026.
Baca Selengkapnya
Pria yang lahir pada tanggal 5 November 1954 di Surakarta, Jawa Tengah, itu merupakan anak keempat dari delapan bersaudara
Baca Selengkapnya
Peresmian Kereta Cepat mundur satu hari, dari yang direncanakan sebelumnya pada 1 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu dilaksanakan pada 20 November sampai dengan 24 November 2023.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, hal itu adalah ranah hukum di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi