Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya<br>

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

Jokowi mengungkap, ada dugaan kuat jaringan Tindak Perdagangan Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang jumlahnya semakin banyak masuk ke Indonesia.

Jokowi mengungkap, ada dugaan kuat jaringan Tindak Perdagangan Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini.

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12).


Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Sedangkan, kepada pengungsi akan diberikan bantuan kemanusiaan sementara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. 

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," 

ucapnya.

merdeka.com

Jokowi juga sudah mendapat laporan mengenai situasi pengungsi Rohingya. Dia mengatakan, jumlah yang masuk ke Aceh semakin banyak.

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya
Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

"Bapak ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia terutama provinsi Aceh," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. 

Para pengungsi tersebut, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. <br>
Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB.

"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata dia.

Jokowi Pamer Paling Sukses Jadi Wali Kota hingga Presiden: Tidak Ada di Indonesia Seperti Itu
Jokowi Pamer Paling Sukses Jadi Wali Kota hingga Presiden: Tidak Ada di Indonesia Seperti Itu

Jokowi menyebut, tidak ada orang di Indonesia yang pernah mengalami seperti dirinya.

Baca Selengkapnya
Saat Ganjar Puji Jokowi Setinggi Langit, Beberkan Bukti-Buktinya
Saat Ganjar Puji Jokowi Setinggi Langit, Beberkan Bukti-Buktinya

Ganjar menilai, saat ini Indonesia sedang menapaki jalan menuju kategori negara maju.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia

Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Singgung Pemimpin Baru Harus Mampu 'Lari Maraton', Kode Dukung Ganjar?
Jokowi Singgung Pemimpin Baru Harus Mampu 'Lari Maraton', Kode Dukung Ganjar?

Jokowi mengatakan, pemimpin Indonesia perlu bernyali dan juga konsisten karena diperlukan untuk menghadapi tantangan dan tekanan ke depan.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Sederet Penyebab Bencana Kelaparan di Papua Tengah
Jokowi Ungkap Sederet Penyebab Bencana Kelaparan di Papua Tengah

Bencana kelaparan di Papua Tengah membuat enam orang meninggal dunia.

Baca Selengkapnya
HUT ke-78 RI, Jokowi: Rupa-Rupa Tantangan Kita Lewati Berkat Gotong Royong
HUT ke-78 RI, Jokowi: Rupa-Rupa Tantangan Kita Lewati Berkat Gotong Royong

Jokowi mengatakan, Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan baru di tengah persaingan antarbangsa yang kian sengit.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Menpora Dito Terseret Kasus BTS: Tanya Penegak Hukum, Jangan ke Saya
Jokowi soal Menpora Dito Terseret Kasus BTS: Tanya Penegak Hukum, Jangan ke Saya

Jokowi menegaskan, hal itu adalah ranah hukum di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Hati-Hati, Presiden Selanjutnya Jadi Penentu Indonesia Jadi Negara Maju
Jokowi: Hati-Hati, Presiden Selanjutnya Jadi Penentu Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi menilai peluang Indonesia untuk mencapai visi tersebut hanya berada dalam kurun waktu 13 tahun ke depan.

Baca Selengkapnya