Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya
Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO.
presiden jokowi
Jokowi mengungkap, ada dugaan kuat jaringan Tindak Perdagangan Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini.
Jokowi: Ada Dugaan Kuat Perdagangan Orang Terkait Pengungsi Rohingya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang jumlahnya semakin banyak masuk ke Indonesia.
Jokowi mengungkap, ada dugaan kuat jaringan Tindak Perdagangan Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini.
"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12).
- Jokowi Ungkap Sederet Penyebab Bencana Kelaparan di Papua Tengah
- Jokowi Singgung Pemimpin Baru Harus Mampu 'Lari Maraton', Kode Dukung Ganjar?
- Dapat Dukungan Projo, Prabowo Kenang Momen 2 Kali Pilpres Bersaing dengan Jokowi Tapi Kini jadi Sahabat
- Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
- Daging Pembayaran DAM Jemaah Haji akan Dibawa Pulang ke Indonesia Mulai 2024, Ini Alasannya
- 3 Ras Kambing Ini Diburu Pedagang Hewan Kurban
Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Sedangkan, kepada pengungsi akan diberikan bantuan kemanusiaan sementara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,"
ucapnya.
merdeka.com
Jokowi juga sudah mendapat laporan mengenai situasi pengungsi Rohingya. Dia mengatakan, jumlah yang masuk ke Aceh semakin banyak.
"Bapak ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia terutama provinsi Aceh," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh.
"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara.
Dia menegaskan Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.
Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya.
Para pengungsi tersebut, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.
"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB.
"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata dia.
