JARI 98 Tegaskan Polri Garda Supremasi Sipil, Dorong Netralitas dan Reformasi Institusi

Jaringan Aktivis Reformasi '98 (JARI 98) menekankan peran Polri sebagai garda supremasi sipil, mendesak netralitas dan reformasi institusi agar tidak terseret politik praktis.

Jaringan Aktivis Reformasi '98 (JARI 98) baru-baru ini menegaskan kembali pentingnya institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan supremasi sipil di Indonesia. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal JARI 98, Peri Supriadi, dalam sebuah diskusi panel di Jakarta pada Senin, 24 November, saat peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA).

Peri Supriadi menjelaskan bahwa ciri utama yang membedakan antara rezim otoriterianisme dan rezim demokratis terletak pada bagaimana kekuatan bersenjata negara tunduk pada otoritas sipil. Hal ini tidak hanya berlaku untuk militer, tetapi juga untuk Polri, yang memiliki peran krusial dalam menjaga tatanan demokrasi.

Menurutnya, Polri mengemban tiga fungsi utama yang sangat vital bagi negara, yaitu penegakan hukum (gakum), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta perlindungan dan pengayoman. Fungsi-fungsi ini mencakup penanganan terorisme, yang semuanya harus dijalankan di bawah kendali penuh otoritas sipil.

Peran Polri dalam Supremasi Sipil dan Demokrasi

Dalam konteks negara demokratis, keberadaan kekuatan bersenjata yang berada di bawah kendali sipil adalah pilar utama. Peri Supriadi menekankan bahwa institusi kepolisian, dengan mandatnya yang luas, menjadi penentu utama dalam menjaga keseimbangan ini. Peran Polri sebagai garda supremasi sipil memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara terlindungi secara optimal.

Peri mengutip, "Institusi kepolisian mempunyai tiga fungsi sekaligus, yaitu gakum, kamtibmas, serta perlindungan dan pengayoman, termasuk dalam hal ini penanganan terorisme." Pernyataan ini menggarisbawahi kompleksitas tugas Polri. Fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi. Ini demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Apresiasi diberikan kepada survei CISA yang berhasil memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Survei ini mengonfirmasi besarnya harapan masyarakat. Harapan tersebut adalah agar Polri senantiasa menjaga ruang demokrasi sipil. Ini menunjukkan pentingnya peran Polri dalam menjaga kebebasan berekspresi.

Tantangan Netralitas dan Harapan Publik terhadap Polri

Meskipun harapan publik terhadap Polri sangat besar, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga netralitas institusi dari pengaruh politik praktis. Peri Supriadi memperingatkan bahwa jika Polri terlibat dalam pergumulan politik, independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan terganggu. Hal ini dapat merusak citra Polri sebagai garda supremasi sipil.

Keterlibatan dalam politik praktis dapat menyebabkan praktik penegakan hukum menjadi tidak netral. Kepentingan politik dapat menyusup ke dalam setiap keputusan. Ini akan berdampak negatif pada keadilan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga Polri tetap berada di jalur profesional adalah esensial.

Ujian terbesar dalam ruang demokrasi sipil saat ini adalah memastikan kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil. Ini termasuk pengawasan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga kelompok masyarakat sipil. Pengawasan ini penting agar tidak terjadi fenomena elite capture.

Fenomena elite capture, baik terhadap polisi maupun militer, berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Kondisi ini juga dapat mengancam stabilitas politik negara. Peri Supriadi menegaskan, "Tentunya, kita semua tidak ingin demokrasi berputar haluan kembali ke masa lalu." Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga demokrasi.

Dukungan Publik dan Reformasi Polri Berkelanjutan

Survei CISA menggunakan empat indikator utama untuk mengukur persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Indikator tersebut meliputi penegakan hukum dan keamanan siber, persepsi publik terhadap kinerja Polri, dukungan dan harapan masyarakat, serta agenda reformasi Polri. Ini memberikan gambaran komprehensif.

• Penegakan hukum dan keamanan siber
• Persepsi publik terhadap kinerja Polri
• Dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri
• Reformasi Polri

Dari hasil survei tersebut, secara umum, persepsi publik terhadap Polri menunjukkan tren yang sangat positif. Mayoritas masyarakat menyatakan kepuasan terhadap kinerja Polri. Mereka juga berharap institusi ini dapat terus menjadi simbol supremasi sipil yang kuat dan terpercaya.

Data survei menunjukkan bahwa 72 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Polri. Sementara itu, 19,9 persen menilai masih buruk, dan 8,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Angka kepuasan ini menjadi modal penting bagi Polri. Ini juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja.

Peri Supriadi berharap agenda reformasi Polri yang sedang berjalan dapat memberikan hasil terbaik. Kinerja institusi Bhayangkara diharapkan dapat lebih optimal dengan tetap berkarakter sipil. Dengan demikian, citra Polri ke depan akan semakin baik. Hal ini juga akan berkontribusi positif terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sumber: AntaraNews