Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Taspen Keluar Gedung KPK Tidak Diborgol Tetapi malah Bawa Sate

KPK siapkan kontra memori banding Kosasih untuk hadapi eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus investasi fiktif Rp1 triliun. Akankah putusan hakim berubah?

Dari penetapan tersangka tersebut tersebut, KPK juga menggeledah kantor PT IIM di kawasan Jakarta Selatan.

Kasus korupsi yang membuat negara rugi hingga Rp1 triliun itu selanjutnya akan segera disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para saksi yang diperiksa adalah RM selaku konsultan hukum, CR selamy karyawan PT IIM, dan H selaku karyawan PT Taspen.

Selain itu, penyidik juga menyita bukti dugaan korupsi lainnya berupa dokumen-dokumen atau surat-surat kepemilikan aset serta barang bukti.

Dirut Taspen Kosasih sebagai tersangka korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019.

Antonius Kosasih, mantan Direktur Utama Taspen, ditangkap terkait kasus investasi ilegal yang merugikan hingga Rp1 triliun.

Selain Kosasih, KPK juga menetapkan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primayanto (EHP) sebagai tersangka dan ditahan.

Dirut Taspen Antonius Kosasih Diduga Korupsi Rp1 Triliun Berkedok Investasi

Uang yang dikorupsi eks Dirut Taspen berkaitan dengan asuransi dana pensiun pegawai negeri

KPK Tetapkan Dirut Taspen Antonius Kosasih sebagai Tersangka Korupsi

Banyak kasus korupsi menyeret sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku utama.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu.

Beban klaim PT Taspen sedikit terbantu dengan imbal hasil investasi yang selalu berada di atas harga pasar.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.