Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Taspen Keluar Gedung KPK Tidak Diborgol Tetapi malah Bawa Sate

KPK siapkan kontra memori banding Kosasih untuk hadapi eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus investasi fiktif Rp1 triliun. Akankah putusan hakim berubah?

Dari penetapan tersangka tersebut tersebut, KPK juga menggeledah kantor PT IIM di kawasan Jakarta Selatan.

Kasus korupsi yang membuat negara rugi hingga Rp1 triliun itu selanjutnya akan segera disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para saksi yang diperiksa adalah RM selaku konsultan hukum, CR selamy karyawan PT IIM, dan H selaku karyawan PT Taspen.

Selain itu, penyidik juga menyita bukti dugaan korupsi lainnya berupa dokumen-dokumen atau surat-surat kepemilikan aset serta barang bukti.

Dirut Taspen Kosasih sebagai tersangka korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019.

Antonius Kosasih, mantan Direktur Utama Taspen, ditangkap terkait kasus investasi ilegal yang merugikan hingga Rp1 triliun.

Selain Kosasih, KPK juga menetapkan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primayanto (EHP) sebagai tersangka dan ditahan.

Dirut Taspen Antonius Kosasih Diduga Korupsi Rp1 Triliun Berkedok Investasi

Uang yang dikorupsi eks Dirut Taspen berkaitan dengan asuransi dana pensiun pegawai negeri

KPK Tetapkan Dirut Taspen Antonius Kosasih sebagai Tersangka Korupsi

Banyak kasus korupsi menyeret sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku utama.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu.

Beban klaim PT Taspen sedikit terbantu dengan imbal hasil investasi yang selalu berada di atas harga pasar.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.