Hasil Pemeriksaan 7 Brimob Tabrak Affan Kurniawan: Ditemukan Adanya Unsur Pidana

Polri memastikan kasus rantis tabrak ojol yang menewaskan Affan Kurniawan akan diproses pidana. Berkas perkara telah dilimpahkan ke Bareskrim, mengungkap dimensi baru penanganan kasus ini.

Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menyampaikan, sidang etik terhadap Kompol Kosmas K Gae dilakukan hari ini, Rabu (3/9).

Poin itu mencakup potensi sanksi etik hingga pemecatan anggota polisi yang terlibat, serta pengusutan dugaan tindak pidana.

bertujuan untuk membuka konstruksi peristiwa terkait insiden mobil rantis yang menewaskan Affan.

Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi dua kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang.

Ada dua anggota Brimob sebagai pelanggar kategori berat, yaitu Kompol K, Danyon Residen 4 Brimob Polri

Kompol K terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH)

Karo Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto merinci dua kategori pelanggaran terhadap tujuh anggota Brimob tersebut.

Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa saksi, menganalisis video dan foto di media sosial.

Tujuh orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Anda dapat menyaksikan pemeriksaan tujuh anggota Polri melalui akun Instagram resmi Divisi Propam Polri di @divisipropampolri.

Pemerintah memastikan pemerintah akan menginvestigasi kasus tersebut secara transparan.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.