Hanya Akan Menyulut Emosi, Ragam Penolakan Atlet Israel Datang ke Indonesia

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Indonesia secara luas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menegaskan, keputusan untuk tidak menerbitkan visa bagi kontingen atlet Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta. Kegiatan itu rencananya digelar pada 19–25 Oktober 2025.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Indonesia secara luas, termasuk penolakan tegas dari berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah provinsi DKI Jakarta, partai politik serta suara publik yang terekam dalam berbagai media.

"Pemerintah senantiasa mendengarkan dan memperhatikan pandangan serta masukan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, khususnya terkait isu yang menyangkut prinsip dan sikap politik luar negeri Indonesia," kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Kebijakan ini disebutnya, selaras dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan tidak adanya hubungan diplomatik atau bentuk kontak apa pun dengan Israel sampai negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara Palestina.

Pemerintah Indonesia ditegaskannya akan mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dan kerja sama Internasional dengan Israel. Hal ini bisa dilakukan banya setelah Israel memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

"Sikap tegas ini merupakan implementasi langsung dari sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara berulang menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina," tegasnya.

Prabowo Kecam Keras

Dalam berbagai forum Internasional, termasuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden diungkapkannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang menindas rakyat Palestina khususnya di Gaza.

"Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, memperhatikan statemen Menteri Luar Negeri Sugiono, serta komunikasi dengan pengurus organisasi olahraga senam artistik Indonesia yang telah sebelumnya mensponsori pemberian visa bagi atlet Israel tersebut, untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terkoordinasi dan dilaksanakan dengan konsisten," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia dipastikan akan terus berpegang teguh pada konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berpihak pada perdamaian dunia dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk rakyat Palestina.

Gubernur Jakarta Tolak Kehadiran Atlet Israel

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, jika pihaknya menolak atas kehadiran atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.

Pramono menyebut, dalam situasi global yang penuh sensitivitas, kehadiran atlet Israel di ibu kota justru dapat memicu reaksi negatif dari publik.

"Sebagai Gubernur Jakarta, dalam kondisi seperti ini saya tidak mengizinkan. Yang paling penting, visanya tidak usah dikeluarkan saja supaya tidak datang ke Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/10).

Menurutnya, pemerintah maupun organisasi penyelenggara seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Ia menilai kehadiran atlet Israel tidak memberikan manfaat apa pun bagi Jakarta maupun Indonesia.

"Dalam kondisi seperti ini, kehadiran atlet gimnastik Israel hanya akan menyulut, memantik kemarahan publik," tegasnya.

MUI Serukan Tolak Tim Renang Israel

Penolakan secara tegas juga dateng dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas rencana kehadiran tim senam artistik Israel yang dijadwalkan berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia.

Seruan ini disampaikan pada Selasa, 07 Oktober, sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat konstitusi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, di Jakarta, mendorong seluruh pihak untuk menolak partisipasi tim Israel. Langkah ini diambil guna mendukung upaya pembebasan Palestina dari segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

MUI pun menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa. Selain itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tetap konsisten menjaga posisi tersebut. Kehadiran tim Israel dikhawatirkan dapat menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, Amirsyah menjelaskan, seruan penolakan Tim Senam Israel ini berlandaskan pada amanat konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan," ujar Amirsyah Tambunan. Pernyataan ini menegaskan posisi MUI dalam mendukung perjuangan Palestina.

Respons Menlu

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono pun turut angkat suara mengenai atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025. Menurutnya, kejuaraan tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Senam Indonesia (Persani).

"Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin," kata Sugiono di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/10).

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hingga kini disebutnya tidak menerima permintaan izin visa untuk atlet Israel. Sugiono menjelaskan bahwa persetujuaan izin visa merupakan kewenangan Kementerian Imigrasi.

"Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak. Dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kan ini mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi," jelasnya.

Sugiono belum bicara berbicara bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait kedatangan atlet Israel. Sebab, dia belum mengetahui apakah visa atlet Israel disetujui oleh Kementerian Imigrasi.

"Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal. Kita belum tahu apakah disetujui atau tidak," tutur Sugiono.