Bukan Sekadar Olahraga, Golkar Nilai Penolakan Atlet Israel Tegaskan Martabat Bangsa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, baru-baru ini menyatakan pandangannya terkait isu sensitif di kancah olahraga internasional. Ia menilai bahwa penolakan atlet Israel oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merupakan sikap berprinsip yang kuat. Sikap ini bukan sekadar reaksi populis, melainkan cerminan dari martabat negara dan solidaritas kemanusiaan.

Pernyataan Idrus Marham ini disampaikan di Jakarta pada hari Jumat, menanggapi rencana kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025. Menurutnya, Indonesia harus menjaga konsistensi diplomasi yang telah lama dipegang teguh. Konsistensi ini berpihak pada kemerdekaan Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

Langkah penolakan tersebut, yang juga didukung penuh oleh Idrus, dianggap penting untuk menjaga integritas bangsa di mata dunia. Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap politik luar negeri yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan Palestina. Hal ini menjadi dasar moral dan diplomatik yang kuat bagi Indonesia.

Idrus Marham menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal dengan Israel. Ini berlaku selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina secara sah. Sikap tegas ini merupakan bagian integral dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang telah dianut sejak lama.

Memberi ruang bagi atlet Israel di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dapat ditafsirkan sebagai pelemahan posisi Indonesia. Hal ini berpotensi merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus teguh menjaga komitmen luar negeri yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut menyatakan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan menyusul bila mereka mengakui negara Palestina. Idrus mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta penyelenggara kejuaraan untuk mempertimbangkan dampak strategis kebijakan ini. Dampak tersebut meliputi sisi diplomasi, reaksi publik, dan potensi sanksi dari federasi olahraga internasional.

"Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri," ujar Idrus. Penolakan ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang isu ini lebih dari sekadar kompetisi atletik. Ini adalah manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip diplomasi yang dipegang teguh.

Sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan mendapat dukungan penuh. "Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan saja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono beberapa waktu lalu. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi isu ini.

Pramono menilai kehadiran atlet Israel di tengah tragedi Gaza dapat memicu reaksi emosional masyarakat. Memori perilaku Israel yang masih melekat pada semua pihak menjadi alasan utama kekhawatiran ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan dianggap perlu untuk menghindari potensi konflik sosial.

Gubernur DKI itu juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar politik luar negeri yang jelas. “Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap penolakan tersebut memiliki landasan kuat dari kebijakan nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. "Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan Reuters di Paris, Mei 2025. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang berprinsip.

Idrus Marham berpendapat bahwa penolakan terhadap delegasi Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam beberapa kejuaraan internasional sebelumnya, Indonesia juga menolak kehadiran tim Israel dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik. Ini menunjukkan konsistensi sejarah dalam diplomasi Indonesia.

Dengan demikian, langkah penolakan kali ini dinilai mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa diplomasi bangsa ini tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konstitusi. Sikap ini bukan tindakan intimidatif, melainkan bentuk konsistensi.

“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” ungkap Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BK PRMI) itu. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip di tengah dinamika global.

Pernyataan Presiden Prabowo yang ditegaskan kembali dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia. Indonesia mendukung perdamaian dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Ini adalah pendekatan yang hati-hati namun tegas dalam politik luar negeri.

Sumber: AntaraNews