Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan agar program kerja berjalan sesuai rencana.

Muzani menyatakan menghormati perombakan kabinet. Ia menyebut reshuffle sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto.

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membocorkan jumlah nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang akan berjumlah di atas 40.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Dia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.

Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.

Mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengaku, mendengar adanya wacana 40 menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Presiden Prabowo menerima Menlu Qatar di Istana Merdeka. Qatar menegaskan komitmen investasi USD 4 miliar dan rencana perluasan kerja sama.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri teknologi tinggi yang terus berkembang di Jerman.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis.

Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman memiliki pandangan yang sama dalam upaya menjaga perdamaian serta stabilitas global.

Presiden Prabowo mengajak Jerman memperluas investasi di sektor transisi energi, hilirisasi, kendaraan listrik, semikonduktor, dan mineral kritis.

Puluhan pasukan berkuda yang membawa bendera Indonesia turut mengiringi rangkaian mobil Presiden Steinmeier hingga ke Istana Merdeka.