FOTO: Massa Tenaga Honorer Geruduk DPR Tuntut Diangkat Jadi ASN

Rieke mengatakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tersebut penting untuk memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer, termasuk guru.

Ribuan honorer non-database kembali memenuhi kawasan Monas untuk menuntut kepastian status dan perlindungan kerja yang dianggap semakin terancam.

Dalam rapat aspirasi tersebut, mereka meminta kejelasan pemerintah terkait profesi mereka.

Mereka menuntut menjadi ASN, khususnya bagi guru yang berusia 50 tahun ke atas.

Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencananya akan ada 10 ribu tenaga honorer dari Banten yang akan demo pada Senin 7 Agustus di Gedung DPR Jakarta.

Dari pantauan di lokasi, demo mahasiswa berakhir sekitar pukul 19.15 WIB.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Ketegangan bermula saat kepolisian meminta massa tidak menyalakan ban yang telah diletakkan di sekitar area aksi.

Massa demonstran dijadwalkan akan menggelar aksi hari ini di sejumlah titik di Jakarta.

Ketegangan terjadi ketika sejumlah peserta aksi bergerak menuju badan jalan dan mencoba menutup arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi.

Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat adu mulut ketika demonstran berupaya membakar ban di lokasi.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.