DPR Minta Penegak Hukum Gadungan Dihukum Berat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Anggota DPR, Sahroni menyatakan keprihatinannya terhadap adanya kasus kriminalisasi lain yang mirip dengan yang dialami oleh Amsal Sitepu.

Dalam rekaman, terdengar ucapan dari seseorang di lokasi yang menyebut adanya permintaan uang.

Pelaku langsung ditangkap di Polres Payakumbuh dan masih diperiksa.

Seorang pria berseragam ala Korps Bhayangkara berhasil diamankan Propam Polres Sampang.

Kejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.

Menurut Sahroni, aksi pencurian tersebut bisa membahayakan keselamatan masyarakat

Seragam lengkap dinas Polri itu ternyata dibeli oleh pelaku dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti peningkatan **kepercayaan publik Polri** berdasarkan survei Litbang Kompas, membuktikan kinerja institusi kepolisian berdampak positif dan dirasakan masyarakat.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton. Adapun sapi terbesar memiliki bobot mencapai 1,2 ton.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Tim pemburu begal dikerahkan ke wilayah titik rawan hingga mencakup kota penyangga Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kesejahteraan dan mendukung kinerja aparat peradilan.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.