DPR Minta Menkes Beri Sanksi Tegas ke Rumah Sakit yang Menolak Pasien PBI JK

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Ia menilai, kebijakan penonaktifan PBI berpotensi menurunkan jumlah peserta aktif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Hal ini bertujuan agar kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai pengaktifan kembali peserta selama masa transisi tiga bulan memiliki kepastian hukum.

Rizzky lalu menegaskan larangan penolakan tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN.

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

Dia menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI-JK BPJS Kesehatan meskipun status kepesertaan nonaktif karena proses reaktivasi PBI-JK dapat dilakukan dengan cepat, terutama untuk kondisi darurat.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya pemerintah melakukan kaji ulang terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Anggota DPR Irma menyoroti seorang warga yang berasal dari suku Baduy yang ditolak berobat di rumah sakit karena tidak memiliki KTP.

BPJS Kesehatan memperingati HUT ke-58 dengan menggelar Health Fun Run, mengajak seluruh lapisan masyarakat membudayakan hidup sehat demi memperkuat Program JKN dan mencegah penyakit kronis sejak dini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengajak masyarakat untuk mulai berolahraga demi menjaga kesehatan, menekan biaya Jaminan Kesehatan Nasional, serta mendukung semangat gotong royong JKN.

BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di GBK dalam rangka HUT ke-58, mengajak jutaan peserta JKN membudayakan hidup sehat dan mencegah penyakit tidak menular.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat implementasi Program JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui sinergi berbagai pihak, memastikan akses kesehatan merata bagi warganya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi Ridwan Djapong, seorang petani di Banggai, yang menderita penyakit jantung, memungkinkannya mengakses layanan kesehatan gratis tanpa khawatir biaya.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar memperkuat upaya promotif dan preventif dalam pencegahan kanker, fokus pada edukasi masyarakat dan deteksi dini untuk menekan angka kematian akibat penyakit mematikan ini.

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.