Diskominfo Kalsel Perkuat Keamanan Siber Daerah Melalui Forkom KAMI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) serius perkuat keamanan siber daerah. Mereka membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi an

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) mengambil langkah proaktif untuk memperkuat ketahanan siber di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) yang bertujuan meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam pengamanan sistem digital pemerintahan. Inisiatif ini menjadi krusial mengingat semakin kompleksnya ancaman siber yang berpotensi mengganggu layanan publik.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, di Banjarbaru, pada Jumat (13/3), menjelaskan bahwa forum ini melibatkan berbagai unsur instansi strategis. Di antaranya adalah Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin. Keterlibatan beragam pihak ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan informasi daerah.

Penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya potensi ancaman terhadap sistem digital pemerintah daerah, terutama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Muslim menegaskan bahwa koordinasi terpadu sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan siber yang terus berkembang. Hal ini demi memastikan kelancaran operasional dan keamanan data pemerintah daerah.

Ancaman Siber dan Urgensi Penguatan Sistem Digital

Peningkatan ancaman siber menjadi perhatian serius bagi Diskominfo Kalsel. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, setiap bulan terdeteksi sejumlah anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah yang berpotensi mengganggu layanan publik berbasis elektronik. Anomali ini menunjukkan kerentanan yang perlu segera ditangani secara komprehensif.

Muslim mengungkapkan bahwa data pemantauan menunjukkan belasan bahkan puluhan anomali terdeteksi setiap bulannya. Beberapa waktu lalu, sistem aplikasi dan situs pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pertahanan siber yang kokoh untuk menjaga integritas layanan publik.

Ancaman siber yang semakin berkembang berpotensi tidak hanya mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan wilayah apabila tidak ditangani secara terpadu. Oleh karena itu, penguatan ketahanan siber bukan hanya masalah teknis, melainkan juga isu keamanan nasional. Upaya pencegahan dan penanganan insiden harus dilakukan secara holistik.

Strategi Diskominfo Kalsel dalam Respon Cepat Keamanan Siber

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Tim ini merupakan garda terdepan dalam merespons setiap potensi serangan. Pembentukan CSIRT menunjukkan komitmen Diskominfo Kalsel dalam menjaga keamanan siber.

Menurut Muslim, jaringan CSIRT saat ini telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jaringan ini memperkuat mekanisme respon cepat apabila terjadi gangguan pada sistem digital pemerintahan. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kemampuan untuk merespons insiden secara mandiri namun tetap terkoordinasi dengan provinsi.

Meskipun jaringan respon cepat sudah terbentuk, Muslim mengakui bahwa masih banyak yang perlu diperkuat. Terutama dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, serta optimalisasi sistem pengamanan yang ada. Peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan teknologi menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas pertahanan siber di masa mendatang.

Kolaborasi Lintas Instansi Melalui Forkom KAMI

Melalui Forkom KAMI, Diskominfo Kalsel mendorong terbentuknya koordinasi lintas instansi untuk melakukan deteksi dini, langkah pencegahan, serta respon cepat terhadap potensi ancaman keamanan informasi di daerah. Forum ini menjadi platform penting untuk menyelaraskan strategi dan tindakan antarlembaga. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keamanan siber yang terintegrasi.

Muslim berharap melalui forum ini, semua instansi dapat menyamakan persepsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil dari diskusi dan koordinasi ini nantinya akan dirumuskan menjadi butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Dokumen ini akan menjadi landasan hukum bagi kerja sama keamanan siber.

Pertemuan Forkom KAMI merupakan tahap awal pembahasan konsep kerja sama antar lembaga. Konsep ini diharapkan dapat difinalkan dalam forum lanjutan yang akan menghasilkan pembentukan tim terpadu keamanan siber di Kalimantan Selatan. Diskominfo Kalsel berharap tim terpadu tersebut memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dalam menangani berbagai indikasi gangguan keamanan siber dan berpotensi disahkan melalui keputusan Gubernur Kalsel agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat.

Sumber: AntaraNews