Dihukum karena Viral Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Sudah Kembali Bekerja
Dihukum karena Viral Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Kembali Bekerja
video viral
Sebanyak 13 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang membuat konten dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja setelah diskors selama 1 bulan. Seorang lainnya masih diskors selama 2 bulan.
Dihukum karena Viral Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Sudah Kembali Bekerja
"Mereka yang 13 orang sudah kembali bekerja ke unitnya masing-masing," kata Kepala Satpol PP Garut Usep Basuki Eko, Rabu (7/2).
Eko menyebut bahwa ke 13 anggota Satpol PP itu kembali sejak 4 Februari 2024. Seorang lagi masih menjalani skors 2 bulan lagi.
"Yang satu orang itu inisiatornya. Belum masuk bekerja karena yang bersangkutan diskorsnya 3 bulan. Jadi sekarang masih menjalani skorsing," sebutnya.
- Cak Imin Sebut Satpol PP Dukung Gibran Adalah Korban
- VIDEO: Nasib Satpol PP Usai Deklarasi Dukung Gibran, Eks Panglima TNI Tegas Membela
- Viral Surat Suara Prabowo Subianto nomor urut 3 dan Ganjar nomor 2, Begini Kata KPU
- Viral Candaan Sekelompok PNS ke Petugas SPBU, Mau Isi Bensin Rp10 Ribu dan Ngaku Tak Punya Duit
- VIDEO: Pengakuan Mantan Ajudan SYL Serahkan Tas Isi Dolar ke Ajudan Firli di Sidang
- 15 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi, Berikut Daftarnya
Eko menjelaskan bahwa seluruh anggota Satpol PP yang terlibat dalam video dukungan tersebut dipastikan mendapat sanksi. Namun meski begitu menurutnya sanksi yang diberikan bersifat etik karena bukan aparatur sipil negara (ASN).
Dengan status mereka sebagai pegawai bukan ASN, dijelaskan Eko, tidak ada sanksi lain yang diberikan. "Kalau ASN tentu ada proses lebih lanjut, jadi karena mereka bukan ASN yang dikenakannya itu hanya sanksi kode etik," jelasnya.
Selain itu, Eko juga mengatakan bahwa meski ke 13 anggotanya itu sudah selesai menjalani masa skors, seluruhnya masih dalam pengawasan internal. Mereka masih harus melapor setiap hari.
"Biasanya kan mereka itu langsung tugas ke lapangan. Karena masih dalam pengawasan kami, mereka harus lapor dulu ke kantor baru kemudian melaksanakan tugas rutinnya," pungkasnya.
