Dihukum karena Viral Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Sudah Kembali Bekerja

ASN yang lagi asyik nongkrong dibuat kaget oleh kedatangan Satpol PP. Langsung saja mereka berhamburan lari kocar kacir.

Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.

Aturan kaitan dengan netralitas sudah diatur dengan jelas baik dalam undang-undang ASN.

Terlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.

Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka

Sanksi tersebut diberikan untuk menjadi contoh bagi ASN lain agar tetap netral di Pemilu 2024.

Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.

Bawaslu memerlukan waktu lima hari guna melakukan penelusuran atas temuan tersebut.

Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Eko menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksan, video tersebut sudah lama dibuat dan tidak tersimpan lagi di telepon genggam miliknya.

Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.

N dilaporkan melanggar Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penculikan.

Beredar kabar mobil polisi disebut menabrak warga hingga memicu amarah massa.

Rombongan yang diduga mengangkut politisi Arteria Dahlan viral karena mereka berhenti untuk berfoto di tikungan tajam Sitinjau Lauik, Padang.

Media sosial heboh dengan sebuah benda misterius di langit Malang terekam kamera Sabtu (11/4) pada pukul 18.46 WIB.

Sang balita mengalami hipotermia saat berada di puncak Bondolan.

Dalam video itu, terlihat sopir bajaj yang dipalak sebesar Rp100.000.

Oknum ASN Cilegon terjerat kasus narkoba jenis sabu, Pemkot Cilegon tegaskan sanksi pemecatan menanti bagi pelaku peredaran barang haram tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Pendirian posko dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban di kawasan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ketegasan dalam menindak Aksi Premanisme Jakarta, khususnya pasca insiden di Tanah Abang dan Kebon Sirih, demi keamanan warga Ibu Kota.

Satriadi menyampaikan, dalam praktiknya sopir bajaj mengaku diminta membayar sejumlah uang setiap kali mendapatkan penumpang.

Meskipun Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, Gubernur Pramono Anung menyoroti masih maraknya praktik Premanisme Jakarta, terutama kasus pemalakan pedagang kecil.