Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gempa M 5,8 di Bolmong Selatan, Guncangan Terasa sampai Gorontalo

{{caption}}
Pemprov DKI Anggarkan Rp 200 M Lebih, Ratusan Sekolah di Jakarta Siap-Siap Gratis

{{caption}}
Jadwal MPL ID S17 Hari Ini: Derby Classic RRQ vs EVOS, Akankah Sang Raja Makin Terpuruk?

{{caption}}
Aktivitas Prabowo di Sabtu Pagi: Berenang Jam 05.00, Lanjut ke Magelang

{{caption}}
Legenda Arsenal Aaron Ramsey Senang Bisa Kembali ke Indonesia Setelah 13 Tahun

{{caption}}
Pramono Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi ke Luar Negeri: Tidak Jago Kandang

Topik Terkait
{{caption}}
Belasan Satpol PP Garut Dukung Gibran Langgar Aturan Pemilu Tak Bisa Disanksi, Begini Penjelasan Bawaslu

Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.

{{caption}}
Video Satpol PP Garut Dukung Prabowo-Gibran, TPN: Yang Bisa Katakan Melanggar Bawaslu, Bukan Moeldoko

Moeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.

{{caption}}
Cak Imin Sebut Satpol PP Dukung Gibran Adalah Korban

Aturan kaitan dengan netralitas sudah diatur dengan jelas baik dalam undang-undang ASN.

{{caption}}
VIDEO: Nasib Satpol PP Usai Deklarasi Dukung Gibran, Eks Panglima TNI Tegas Membela

Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka

{{caption}}
13 Anggota Satpol PP di Garut Disanksi Tegas Imbas Dukung Gibran

Sanksi tersebut diberikan untuk menjadi contoh bagi ASN lain agar tetap netral di Pemilu 2024.

{{caption}}
Satpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu

Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.

{{caption}}
Bawaslu Usut Satpol PP Garut Dukung Prabowo Gibran

Bawaslu memerlukan waktu lima hari guna melakukan penelusuran atas temuan tersebut.

{{caption}}
Moeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN

Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

{{caption}}
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

{{caption}}
Satpol PP di Garut Deklarasi Dukung Gibran, Mahfud: Tidak Boleh Langgar Etik, Itu Norak

Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.

{{caption}}
Belasan Anggota Satpol PP Garut Dukung Gibran, Berikut Pernyataan Lengkapnya

Dalam narasi video disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.

{{caption}}
Janji Gibran: Tunggu Minggu Depan Bakal Ada Kejutan

Gibran mengaku senang karena dipercaya dan didukung untuk nantinya bisa maju sebagai cawapres.

{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

{{caption}}
Deddy Sitorus Tegaskan DPR Berkantor di IKN Hanya Jika Mitra Eksekutif Pindah Juga

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

{{caption}}
Perkara Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer, Yusril Ungkap Alasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

{{caption}}
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

{{caption}}
Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa, Wujudkan Empati Pemerintah di Tengah Bencana

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

{{caption}}
Wapres Gibran Janjikan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di SD Inpres Kaniti Kupang

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.

{{caption}}
Menpora Erick Teken MoU dengan Mendiktisaintek Brian, Sinergi Dukung Student Athlete & Pengelolaan Fasilitas Olahraga

Sinergi antarkementerian menjadi kunci untuk kebangkitan olahraga Indonesia melalui atlet-atlet yang berasal dari perguruan tinggi.

{{caption}}
Kebugaran Fisik Terjaga, Ini Rutinitas Renang Presiden Prabowo Tiap Jam 5 Pagi

Sekretaris Dukungan Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap rutinitas renang Presiden Prabowo Subianto setiap pukul 05.00 pagi di kediamannya, menjadi kunci menjaga kebugaran fisik di tengah padatnya agenda kenegaraan.

{{caption}}
Kepala Sekolah Apresiasi Revitalisasi Sekolah 2025, Dukung Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Program Revitalisasi Sekolah 2025 di Sumatera Barat menuai apresiasi dari para kepala sekolah, membawa semangat baru dan fasilitas layak untuk mendukung pembelajaran yang lebih optimal dan merata.

{{caption}}
Pemkab Bintan Usulkan 12 Kampung Nelayan Merah Putih Bintan, Targetkan Peningkatan Ekonomi Nelayan

Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan pembangunan 12 titik Kampung Nelayan Merah Putih Bintan kepada KKP, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

{{caption}}
Prabowo Instruksikan Bulog Serap Jagung 1 Juta Ton di 2026

Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2026 yang mengarahkan Perum Bulog untuk mengadakan setidaknya 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2026.

{{caption}}
Ada Poin Besar dalam Reformasi Polri, Jimly Sebut Tunggu Keputusan Presiden

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.