Pemkot Depok beralasan karena persiapan yang singkat, imbasnya pemberian makanan pun tak sesuai.
Program pencegahan stunting di Pemerintah Kota Depok menjadi sorotan usai menu Pemberian Makan Tambahan (PMT) mencuat ke publik. Hal ini lantaran menu yang diberikan dianggap tak sesuai dengan anggaran yang dicanangkan, yakni sebesar Rp4,7 miliar.
Dengan besaran anggaran tersebut, satu porsi menu dihargai Rp18.000 untuk setiap orang. Namun, realitanya tak sesuai. Bermula dari beredarnya menu PMT yang disediakan hanya berupa tahu dan kuah sayur, kini terkuak menu PMT lainnya yang juga dianggap melenceng.
Melansir dari akun Instagram @depok24jam, unggahan ini menampilkan potret deretan menu PMT yang bikin geleng-geleng kepala.
“Menu Pemberian Makanan Tambahan pencegahan stunting hari ini min, hanya kudapan. Karena kalau menu lengkap seperti kemarin hanya seminggu sekali. Yang jadi pertanyaan anggaran Rp18.000 per orang per hari itu penjelasan logisnya gimana ya,” tulis caption dalam postingan itu.
Foto pertama menampilkan menu berupa dua porsi makaroni schotel dalam cup kecil, lalu terdapat pula dua buah tahu kukus isi telur puyuh. Selain itu disediakan pula satu cup besar jagung susu keju, perkedel bola dua buah, dan satu cup puding cokelat.
Anggota komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, turut menyoroti hal ini. Ia mengatakan ada yang perlu dibenahi dalam program PMT lokal yang dilakukan Pemerintah Kota Depok. Pihaknya pun menyorot pembelian toples sebagai wadah yang nilainya diduga mengurangi harga menu tiap paketnya.
“Apakah karena toples yang nilainya signifikan lantas mengurangi nilai gizi, kita belum sampai ke sana,” kata Babai kepada wartawan, Jumat (17/11).
Sementara itu, menanggapi ramainya polemik menu PMT ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan pemberian PMT lokal dilaksanakan selama 28 hari. Menu yang diberikan yakni enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap.
"10 November kemarin sudah mulai program ini, sehingga sosialisasi belum sampai ke masyarakat bahwa PMT lokal ini bentuknya adalah enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap yang berulang sampai 28 hari," jelas Mary.
Namun, karena persiapan yang singkat, imbasnya pemberian makanan pun tak sesuai.
"Jadi ini mungkin perlu disampaikan dalam waktu yang sangat pendek, persiapan yang pendek," kata Kadinkes menambahkan.
Ketidaksesuaian menu itu lah yang terjadi saat pemberian PMT pada hari pertama di Kecamatan Tapos.
"Khusus Tapos hari pertama tidak sesuai. Namun hari selanjutnya sudah sesuai," katanya.
Dinkes melakukan evaluasi dengan kecamatan, puskesmas, kelurahan PKK kota hingga kelurahan dan penyedia paket PMT. Pihak penyedia diminta memenuhi menu PMT lokal sesuai yang ditentukan.
Reporter Magang: Aleda Fanesya
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kemenparekraf,
Baca Selengkapnya
DPRD mempertanyakan penggunaan dana miliaran tersebut dan membandingkannya dengan menu yang disajikan
Baca Selengkapnya
Asal muasal dugaan aliran dana Rp27 miliar mengalir ke Dito itu diungkapkan Irwan saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor.
Baca Selengkapnya
Akad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Wakil wali kota menyebut, penurunan angka stunting di Kota Depok mencapai 12,6 persen.
Baca Selengkapnya
Program mobil nasional digadangkan sejak 1070-an dengan membangun industri otomotif. Banyak program mobil nasional dilakukan seperti Maung oleh PT Pindad.
Baca Selengkapnya
KPK memberikan jawaban soal gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi SYL.
Baca Selengkapnya
Pihak pabrik hingga kini belum memberikan bantuan kepada warga akibat kebakaran tersebut.
Baca Selengkapnya
Ketiganya dilantik dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10) pagi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi